Kaltimtoday.co, Tenggarong — Pendapatan daerah Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan akan menurun cukup signifikan pada tahun depan. Situasi ini membuat DPRD Kukar meminta pemerintah daerah lebih cermat merencanakan program sekaligus mengoptimalkan sumber pendapatan lain di luar transfer pusat.

Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid menyebut, kondisi tersebut harus disikapi dengan serius. Ia meminta agar seluruh sektor pendapatan, termasuk perusahaan dan pelaku usaha, ikut berperan dalam memperkuat kontribusi terhadap APBD.

“Ini situasi yang memang harus kita sikapi dengan baik,” ujar Rasid saat dihubungi Kaltimtoday.co, Jum’at (14/11/2025).

Menurutnya, ketika kapasitas keuangan daerah turun, pemerintah tidak punya pilihan selain memaksimalkan potensi yang ada. “Kalau tidak mau, pertama yang harus dilakukan ya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan kita,” katanya.

Dijelaskannya, optimalisasi tidak hanya ditujukan kepada Badan Usaha Milik Daerah (Perusda), tetapi juga menyasar sektor swasta yang beroperasi di Kukar. Untuk itu, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki ruang kontribusi yang bisa ditingkatkan, terutama melalui pajak dan retribusi daerah yang selama ini menjadi sumber PAD.

“Tidak hanya Perusda. Pemerintah juga harus dorong sektor-sektor yang lain. Perusahaan itu kan bagian dari daerah juga. Bagaimana kegiatannya bisa kita maksimalkan,” ujarnya.

Penurunan pendapatan juga membuat perencanaan program harus lebih selektif. Rasid menegaskan, anggaran tahun depan tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kalau tidak mau, kegiatan-kegiatan itu harus kita alokasikan sebaik-baiknya. Karena banyak kegiatan yang memang dibutuhkan warga,” katanya.

Legislator Golongan Karya ini meminta pemerintah melakukan pemetaan prioritas secara ketat agar program yang benar-benar mendesak tetap dapat berjalan. Pasalnya, pembangunan yang dilakukan harus menjamin manfaat dan efek positif bagi masyarakat Kukar, terutama di tengah pengetatan fiskal.

“Anggaran yang dilaksanakan itu harus memberikan manfaat dan hasil yang positif bagi Kutai Kartanegara,” tegasnya.

Rasid berharap situasi ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pola perencanaan dan menggali sumber PAD yang lebih stabil. Ia menambahkan, sektor usaha, perizinan, hingga industri yang beroperasi di Kukar dapat menjadi tumpuan jika dikelola dengan baik.

“Yang penting pemerintah bisa memaksimalkan apa yang ada. Jangan sampai potensi yang besar malah tidak tergarap,” tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]