Kaltimtoday.co, Balikpapan - Rencana penertiban pedagang kaki lima (PKL) di halaman Pasar Pandansari yang semula dijadwalkan setelah Lebaran kemungkinan ditunda lagi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan, Haemusri Umar.

Penundaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pedagang ayam di Pasar Pandansari yang meminta dibukanya akses jalan dan penambahan lahan berjualan sebelum penertiban PKL dilakukan.

Kemudian kendala anggaran, sebab Disdag Balikpapan membutuhkan anggaran sekitar Rp 400 juta untuk penertiban PKL. Dana tersebut kemungkinan baru bisa direalisasikan pada APBD Perubahan 2024.

Haemusri menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan para pedagang dan pengurusnya untuk mencapai kesepakatan.

"Mudah-mudahan saya nanti bisa dapat anggaran di perubahan. Sehingga bisa saya fasilitasi buka lorong pintu untuk akses transaksi pedagang dan pembeli. Itu yang masih saya pikirkan," ujarnya.

Rencananya, sekitar 30 pedagang ayam di Pasar Pandansari akan dipindahkan dan ditertibkan. Penertiban ini diharapkan dapat menciptakan suasana pasar yang lebih tertata dan nyaman bagi pengunjung.

Di samping penertiban PKL, Satpol PP Balikpapan juga berencana mendirikan kembali posko terpadu di dalam kawasan Pasar Pandansari. Posko ini akan diisi oleh gabungan petugas dari TNI/Polri, Satpol PP, dan Dishub untuk mengawasi dan mengantisipasi kemunculan PKL kembali.

Penertiban PKL di Pasar Pandansari diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan di kawasan tersebut, seperti kemacetan, kumuh, dan parkir liar. Untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak terkait, termasuk pedagang, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp