Advertorial

Pengelolaan Aset Wilayah Sepaku Masih Tanggung Jawab Pemda PPU

Muhammad Razil Fauzan — Kaltim Today 11 April 2025 14:48
Pengelolaan Aset Wilayah Sepaku Masih Tanggung Jawab Pemda PPU
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir. (Fauzan/Kaltimtoday)

Kaltimtoday.co, Penajam - Di tengah geliat pembangunan di kawasan Sepaku sebagai bagian dari wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) Penajam Paser Utara (PPU) di kecamatan tersebut terus mengalami penambahan. 

Hal ini terutama disebabkan oleh masih berjalannya alokasi pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemenuhan prasarana dasar masyarakat.

"Kalau itu pasti bertambah terus, karena kalau alokasi untuk pembangunan di wilayah Sepaku itu kan enggak berhenti sampai sekarang. Contoh, kayak pemenuhan prasarana rutin pelayanan dasar seperti sekolah dan jalan, tetap ada," ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir.

Menurut Muhajir, selama belum ada proses formal pengalihan aset dari pemerintah daerah ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), maka penambahan aset daerah di Sepaku akan terus berlangsung. 

Ia mencontohkan, jika ada kerusakan pada fasilitas pendidikan atau infrastruktur dasar lainnya, maka Pemda PPU tetap memiliki tanggung jawab untuk menanganinya.

"Enggak mungkin dong kalau ada sekolah rusak di sana, enggak kita tangani. Saat ini kita proses inventarisir," katanya.

Pihaknya menegaskan bahwa belum ada rencana konkret terkait penyerahan aset milik Pemda PPU di wilayah Sepaku kepada OIKN. 

Namun, koordinasi dan proses rekonsiliasi data dengan pihak-pihak terkait tetap akan menjadi agenda penting ke depan, terutama dalam rangka menyiapkan peta jalan pengelolaan aset secara lebih terintegrasi.

"Selama itu belum ada pengalihan aset secara riil, mesti itu bertambah terus. Karena pembangunan di wilayah Sepaku yang dialokasikan di APBD masih tetap ada juga," jelas Muhajir.

"Pada saatnya nanti, mesti kan harus kita rekonsiliasi dengan OIKN dan sebagainya. Tetapi rencana kita untuk menyerahkan, belum ada," pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU] 



Berita Lainnya