Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry meninjau langsung rencana rekonstruksi pembangunan ruas jalan mulai dari patung Lembuswana Kecamatan Tenggarong Seberang sampai di Sebulu belum lama ini.

Ketika meninjau ruas jalan yang rusak untuk menentukan titik-titik rekonstruksi, ternyata salah satu jalan dengan kondisi rusak paling parah di Desa Sukamaju dan Giri Agung. Oleh sebab itu DPRD sudah menganggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp54 Miliar.

"Kami memang sudah anggarkan di APBD 2021 sebesar Rp54 miliar untuk rekonstruksi jalan dari patung lembuswana sampai Sebulu," ujar Sarkowi saat dihubungi Kaltimtoday.co, Selasa (09/02/2021).

Dia menambahkan, anggaran tersebut difungsikan untuk 3 kegiatan yakni pembangunan turap, rekonstruksi jalan lembuswana-Sebulu I dan II. Selain itu perbaikan jalan dilakukan 2 tipe yakni pengaspalan untuk jalan datar serta berlumbang dan semenisasi jalan tanjakan yang rusak seperti di Desa Sukamaju dan Giri Agung.

"Rencana rekonstruksi dan pembangunan jika tidak terjadi kendala Insyaallah akan dikerjakan April-Mei tahun ini," terang Anggota Dewan dapil Kukar ini.

Dia menuturkan, masyarakat disana sangat mengharapkan segera ada perbaikan jalan sebab selama ini menginginkan hal tersebut. Namun, sistemnya tidak bisa langsung tuntas tetapi bertahap karena jalan provinsi di wilayah Kukar ada banyak.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Pembangunan dilakukan bertahap, misalnya jika nanti ada yang rusak-rusak lagi nanti akan dimasukan di APBD berikutnya dan akan diperjuangkan kembali. Lantaran akses disana cepat meningkatkan nilai ekonomi karena banyak alat berat yang melintas.

"Kami harapkan 2023 sampai 2024 akan di perjuangkan terus sampai mulus sesuai harapan masyarakat," harap Sarkowi.

Sementara jalan tersebut merupakan akses utama jalur darat menuju beberapa kecamatan yakni Tenggarong Seberang - Sebulu dan Muara Kaman. Pemandangan kendaraan-kendaraan besar hampir setiap hari melintas jika tidak ada kebijakan yang mengatur maka nanti perbaikan jalan akan cepat rusak lagi.

Sarkowi menuturkan, seharusnya ada pengawasan alat berat dari instansi Pemerintah Provinsi karena selama ini penegakan Perda terkait jalan khusus tambang dan perkebunan kelapa sawit belum berjalan sebagai mana mestinya.

"Agar umur jalan bisa lama seharusnya instansi terkait melakukan pengawasan jalan," harapnya.

Sebenarnya, Sarkowi melanjutkan, instansi provinsi dan kepolisian bisa saling bersinergi untuk melakukan pengawasan supaya jalan tidak sembarang kendaraan berat melintas.

Selain itu, masyarakat sekitar turut berperan aktif memberikan informasi kepada pihak terkait maupun ke DPRD Provinsi apabila ada kendaraan berat yang lewat namun tidak semana mestinya.

"DPRD tetap lakukan pengawasan tetapi bekerjasama dengan stakeholder akan lebih bagus," tutupnya.

[SUP | NON]