Kaltimtoday.co, Tenggarong — Upaya pemenuhan 30 persen kalangan perempuan di kursi legislatif terus dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara (Kesbangpol Kukar). Dari 45 anggota DPRD masa periode 2019-2024, perwakilan perempuan hanya 7 orang atau sekitar 14 persen. Sehingga kebijakan afirmasi action dari pemerimtah belum terpenuhi.

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang, Kesbangpol terus mengedukasi dan sosialisasi agar kaum hawa memilih calon perempuan juga. Tujuannya, supaya hak-hak perempuan selalu diperjuangkan.

Kaban Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti mengungkapkan, persentase calon perempuan pada pemilu 2019 lalu sudah sesuai aturan. Sebab, pendaftaran calon legislatif (caleg) salah satu persyaratan yakni partai politik mengajukan ke KPU minimal 30 persen. Hanya saja, yang memilih masih kurang dan ini menjadi persoalan sendiri untuk dicarikan solusinya.

"Mestinya memang harus di dorong, banyak perempuan-perempuan untuk kemudian terlibat di dalam politik dan akhirnya mereka terpilih," kata Rinda, Senin (15/8/2022).

Baca Juga: Dekat Pusat Perkotaan, Irwan Sayangkan Kondisi Jalan Usaha Tani Kelurahan Bukit Biru Belum Layak

 

Baca Juga: Program Sandes dan BSPS Sasar Ribuan Warga Kaltim

Baca Juga: Irwan Tinjau Progres Pembangunan Rehabilitasi Sekolah di Kutai Kartanegara

Baca Juga: Tinjau Pertanian di Desa Sidomulyo, Irwan Bakal Realisasikan Perbaikan Jalan Usaha Tani

View this post on Instagram

Baca Juga: Desa Mulawarman Kukar Kini Punya Sirkuit Grasstrack Motocross Berstandar Nasional

Baca Juga: Punya Lumbung Pangan, Bupati Kukar Harap Kades Giri Agung Belajar ke Desa Loa Sumber

Baca Juga: Ketua IDI Kukar Sebut Pembangunan IKN Bawa 4 Keuntungan di Bidang Kesehatan

Baca Juga: Selama Sepekan Tak Menemukan Hasil, Proses Pencarian Korban Diduga Diterkam Buaya Dihentikan

Baca Juga: Tak Ingin Tergerus, Aktivis Harap Masyarakat Terus Lestarikan Bahasa Kutai di IKN

Baca Juga: Ibu Kota Nusantara Dibangun Secara Masif Mulai Tahun 2023

Baca Juga: Sidang Keliling Penerbitan Buku Nikah dan Dokumen Kependudukan, Wujud Kolaborasi Tiga Instansi di Kukar

Baca Juga: Otorita Bakal Fasilitasi Pengusaha Lokal Ambil Peran di Pembangunan IKN

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: BPBD Kukar Ajari Murid TK Baiturrahman Praktik Padamkan Api

Kurangnya kepercayaan terhadap pemimpin perempuan kata Rinda, dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya kultural atau budaya dan yang melekat di masyarakat yaitu patriarki. Dimana, keputusan didominasi laki-laki sehingga tidak banyak perempuan yang memiliki dan terlibat dalam keputusan.

Selain itu, masih banyak yang belum terbangun rasa percaya diri sehingga enggan terlibat. Kemudian, masyarakat belum terbiasa melihat perempuan menjadi pemimpin. Meskipun dari sisi kecerdasan, mereka cukup mumpuni. Jika melihat hak-haknya, kedua gender ini memiliki kesempatan yang sama.

"Artinya, harus lebih banyak perempuan-perempuan yang diusung oleh parpol. Diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan perempuan. Kalau tidak mereka, siapa lagi," imbuhnya.

Pihaknya juga telah bekerjasama dengan kecamatan melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dari sana, mendorong ibu-ibu supaya bisa menjadi agen perubahan. Bukan hanya memilih orang tapi bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kami mengajak agar ibu-ibu dan remaja putri memilih calon legislatif perwakilan perempuan, supaya ada keterwakilannya," tutupnya.

[SUP | NON]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.