Kaltimtoday.co - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang terus berulang memerlukan perhatian khusus melalui kementerian tersendiri.

"Salah satu usulan kami sejak awal adalah pemisahan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji," ujar Cak Imin dalam diskusi publik mengenai Revisi UU Nomor 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta peluncuran buku Blue Print Transformasi dan Revolusi Manajemen Haji di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Cak Imin menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil langkah awal dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Haji (BPH). Menurutnya, BPH perlu ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah agar lebih maksimal dalam menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Ini adalah bagian dari revolusi dalam penyelenggaraan haji. Alhamdulillah, Pak Prabowo sudah memulai, meskipun baru setengah jalan, yakni dengan adanya BPH, tetapi belum dalam bentuk kementerian," jelas Cak Imin.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan status BPH menjadi kementerian dapat dimasukkan dalam revisi UU Nomor 8/2019 agar memiliki payung hukum yang lebih kuat.

"Kami berharap revisi undang-undang haji ke depan dapat mengakomodasi perubahan ini, sehingga badan penyelenggara haji bisa ditingkatkan menjadi kementerian," ujarnya.

Cak Imin juga berbagi pengalamannya saat bertugas sebagai pengawas haji pada 2024. Salah satu kendala yang ia hadapi adalah waktu tunggu hingga 2x24 jam di bandara sebelum kembali ke Indonesia. Ia juga menyoroti berbagai keluhan jamaah terkait fasilitas di Mina, Arab Saudi.

"Masalah yang berulang selalu ada, baik terkait tenda di Mina, waktu wukuf di Arafah, maupun keterlambatan transportasi. Saya sendiri harus menunggu hampir 2x24 jam di bandara, pengalaman yang sangat melelahkan," ungkapnya.

Cak Imin berharap agar penyelenggaraan haji 2025 dapat berlangsung lebih baik dan lancar. Menurutnya, segala aspek perlu dipersiapkan secara matang, mengingat biaya yang dikeluarkan sangat besar.

"Biaya haji yang dibayarkan jamaah mengikuti harga pasar. Oleh karena itu, mestinya layanan yang diberikan juga harus sesuai standar, tepat waktu, dan direncanakan dengan baik agar jamaah bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk," pungkasnya.

Diketahui, pemberangkatan kloter pertama jamaah haji dijadwalkan pada 2 Mei 2025. Sementara itu, pelunasan biaya haji telah dibuka oleh pemerintah sejak 14 Februari hingga 14 Maret 2024.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp