Daerah
Persoalan Jalan Usaha Tani dan Sektor Pendidikan di Pesisir Berau Masih Jadi Keluhan Warga
Kaltimtoday.co, Berau - Frans Lewi, politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang terpilih melalui dapil tiga yakni wilayah pesisir Berau masih terus berupaya mendorong peningkatan jalan usaha tani.
Anggota DPRD Berau yang mengemban tugas di Komisi II itu masih gencar menyoroti terkait kesejahteraan dari kalangan petani. Itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) beberapa pekan lalu.
Ia menganggap, jika jalan usaha tani merupakan fasilitas pendukung yang wajib diperhatikan. Karena apabila sektor pertanian hanya dilirik dari segi realisasi stok pangan tanpa dibarengi fasilitas memadai, maka dapat menjadi penghambat majunya roda perekonomian para petani.
"Di daerah pemilihan saya sendiri (Dapil tiga) karena di sana mayoritas adalah petani dan pekebun. Jadi yang paling banyak diusulkan itu jalan usaha tani," ungkapnya.
Menurutnya, jalan usaha tani di wilayah pesisir selatan Berau sangat memprihatinkan untuk petani dan pekebun. Sehingga ketika sudah memasuki masa panen, petani dan pekebun harus menempuh jalur yang sulit dilalui.
Sehingga usulan pembenahan perbaikan jalan usaha tani, menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Itu satu yang masuk jadi usulan yang harus diprioritaskan," katanya.
Usulan lain yang juga menjadi sorotan pihaknya adalah, kebutuhan pupuk petani kebun kelapa sawit yang masih dalam kategori minim. Frans menginginkan, adanya regulasi yang mengatasi kelangkaan bibit sawit.
Begitu pun sarana pendidikan, dirinya menyebut, disamping sektor pertanian, sektor pendidikan juga menjadi catatan ia sebagai wakil rakyat. Fasilitas penunjang sarana belajar mengajar harus terealisasi, baik sekolah SD dan SMP.
"Dan juga ruang-ruang kantor sekolah dan WC banyak dikeluhkan sektor pendidikan masih minim," imbuhnya.
Kendati demikian, Frans menginginkan Pemkab Berau bisa segera menganggarkan pada tahun 2025 sekarang dan bisa terealisasi 2026 mendatang.
"Mudah-mudahan 2026 harapan kami dari anggota dewan, keluhan masyarakat kampung pesisir itu bisa benar-benar dapat terbantukan maksimal," pungkasnya.
[MGN | RWT]
Related Posts
- Kuasa Hukum HN Tegaskan Dana Rp165 Juta Pinjaman Pribadi Bukan Proyek, Ada Jaminan SK Kepegawaian
- Sertifikat Petani di Kutim Diduga Dijaminkan ke Bank, Mahkamah Agung Diminta Jangan Tutup Mata
- Malaysia Hapus Sejumlah Cabor Andalan RI, Federasi Olahraga Ancam Boikot SEA Games 2027
- Siap Berlaga di Porprov Kaltim, Kontingen Berau Diharap Raih Prestasi Harumkan Nama Daerah
- BSU 2026 Sebesar Rp 900.000 Dijadwalkan Cair November-Desember, Cek Kriteria Penerimanya









