Oleh: Muh Alfian, MPA (Pengamat Kebijakan Publik & Tenaga Ahli DPR RI)

Pilkada Serentak 2024 merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengevaluasi dan merefleksikan proses demokrasi setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang baru saja selesai dilaksanakan. 

Pilkada bukan hanya sekadar ajang memilih kepala daerah, tetapi juga menjadi cermin dari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proses demokrasi kita. 

Dalam opini ini, saya akan memberikan pandangan kritis tentang bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi Pilkada Serentak 2024, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya refleksi dan evaluasi demokrasi, serta mengajak pembaca untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi.

Demokrasi yang sehat ditandai oleh beberapa elemen penting seperti partisipasi publik yang luas, transparansi dalam proses pemilihan, akuntabilitas dari para pemimpin terpilih, dan penegakan hukum yang adil. Teori demokrasi yang sehat, seperti yang dijelaskan oleh Robert Dahl dalam bukunya "Democracy and Its Critics", menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek proses demokrasi. Ini termasuk hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi yang jujur dan akurat, serta kemampuan untuk mengkritik dan meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin.

Pilkada Serentak 2024 menjadi ajang refleksi yang tepat setelah Pileg dan Pilpres. Masyarakat perlu melihat kembali apakah suara mereka benar-benar terwakili, bagaimana kualitas kepemimpinan yang terpilih, serta sejauh mana transparansi dan keadilan telah ditegakkan selama proses pemilihan.

Refleksi ini tidak hanya penting bagi pemilih, tetapi juga bagi para calon kepala daerah dan partai politik. Mereka perlu memahami harapan dan aspirasi masyarakat serta berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka jika terpilih. Pilkada juga harus menjadi ajang bagi penyelenggara pemilu untuk mengevaluasi pelaksanaan teknis dan logistik pemilihan, guna memastikan bahwa setiap pemilu berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Dalam konteks demokrasi yang sehat, Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi cermin yang memperlihatkan sejauh mana demokrasi kita telah berkembang atau mungkin masih menghadapi masalah yang sama. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas kandidat. Apakah calon-calon yang muncul dalam Pilkada benar-benar representatif dan kompeten? Bagaimana mereka dibandingkan dengan calon dalam Pileg dan Pilpres? Apakah mereka memiliki rekam jejak yang jelas dan visi yang konkret untuk pembangunan daerah? Kualitas kandidat ini sangat penting karena mereka akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas kebijakan publik di daerah masing-masing.

Partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting dari kesehatan demokrasi. Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam Pilkada dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres? Apakah ada peningkatan atau penurunan dalam tingkat partisipasi, dan apa penyebabnya? Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki suara dan berperan dalam proses demokrasi, sementara partisipasi yang rendah dapat menjadi tanda apatisme atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik.

Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan elemen kunci dalam demokrasi yang sehat. Proses pemilihan harus berlangsung transparan dan adil, dengan peran aktif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan integritas pemilu. Penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang proses pemilihan, serta penanganan yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Edukasi diri tentang kandidat, program kerja mereka, dan isu-isu penting di daerahnya adalah langkah awal yang penting. Media massa, diskusi publik, dan forum-forum komunitas dapat menjadi sumber informasi yang baik. Partisipasi aktif dalam proses pemilihan tidak hanya dilakukan dengan memberikan suara, tetapi juga terlibat dalam kampanye, menjadi saksi di TPS, atau bahkan bergabung dengan organisasi masyarakat yang memantau jalannya Pilkada.

Mengawal janji politik juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Pemilih harus aktif mengawal janji-janji yang dibuat oleh para kandidat selama kampanye. Ini bisa dilakukan melalui mekanisme pengawasan masyarakat dan partisipasi dalam forum-forum dialog dengan pemerintah daerah. Media sosial bisa menjadi alat yang efektif untuk mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, namun harus digunakan dengan bijak untuk menghindari penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan.

Penting juga bagi masyarakat untuk mengadvokasi transparansi. Mendorong penyelenggara pemilu untuk selalu menjaga transparansi dalam seluruh tahapan Pilkada adalah langkah penting. Ini termasuk menuntut akses informasi yang jelas dan akurat tentang proses pemilihan. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap tahap pemilihan berlangsung secara adil dan transparan.

Tahapan Pilkada yang harus dikawal oleh masyarakat meliputi beberapa fase penting. Pertama, tahap pencalonan, di mana masyarakat perlu memastikan bahwa kandidat yang mencalonkan diri memenuhi syarat dan bebas dari masalah hukum. Kedua, tahap kampanye, di mana pengawasan terhadap penggunaan dana kampanye dan penyebaran informasi harus dilakukan secara ketat untuk mencegah politik uang dan berita bohong. Ketiga, tahap pemungutan suara, di mana kehadiran masyarakat sebagai saksi dan pengawas di TPS sangat penting untuk memastikan tidak terjadi kecurangan atau intimidasi.

Tahap rekapitulasi suara juga memerlukan perhatian khusus. Proses ini harus dilakukan dengan transparan dan akurat untuk menghindari manipulasi data. Masyarakat dan media harus mendapatkan akses penuh untuk memantau rekapitulasi di semua tingkatan. Terakhir, tahap penetapan hasil dan pelantikan harus dilakukan dengan memastikan bahwa semua sengketa dan masalah yang muncul selama pemilihan telah diselesaikan dengan adil dan transparan.

Pilkada Serentak 2024 menjadi ujian penting bagi demokrasi Indonesia. Sejauh mana proses ini dapat mencerminkan kemajuan atau kemunduran demokrasi kita sangat tergantung pada partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam mengawal dan mengkritisi jalannya pemilihan. Jika masyarakat dapat memainkan peran ini dengan baik, maka Pilkada dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi demokrasi kita.

Penting juga untuk diingat bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang terus berkembang. Setiap pemilu, baik itu Pileg, Pilpres, maupun Pilkada, adalah bagian dari proses pembelajaran bagi kita semua. Melalui refleksi dan evaluasi yang kritis, kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan terus memperbaiki sistem demokrasi kita. Dengan demikian, Pilkada Serentak 2024 tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi cermin yang memperlihatkan sejauh mana kita telah berhasil membangun demokrasi yang inklusif, adil, dan transparan.

Akhir kata, mari kita jadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai ajang refleksi dan evaluasi demokrasi kita. Dengan partisipasi aktif dan kritis dari masyarakat, kita dapat memastikan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang menuju arah yang lebih baik. Partisipasi yang cerdas dan kritis akan membuat demokrasi kita lebih kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, marilah kita berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi dan memastikan bahwa suara kita benar-benar terwakili. Dengan begitu, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp