Kaltimtoday.co, Penajam - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Solidaritas Masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) menggelar aksi di halaman Kantor Bupati PPU, Kamis (11/1/2024). 

Massa aksi menuntut kejelasan terkait pemutusan jaminan kesehatan, mengatasi kelangkaan gas LPG bersubsidi dan bio solar, serta menanggapi isu jual beli buku pelajaran dan seragam sekolah gratis.

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan bahwa, sebagian masalah yang diungkapkan oleh massa aksi sebenarnya sudah ditangani.

"Yang mereka (masa aksi) tanyakan sudah saya kerjakan, cuma mereka salah informasi. Masalah gas sudah saya kerjakan dan masalah seragam sudah juga, jadi mereka enggak sampai," ungkap Marbun.

Dia juga menyoroti upaya penanganan kelangkaan gas. Meskipun sudah diatasi, Marbun menyatakan keheranannya terhadap kunjungan massa aksi.

"Terkait gas tadi ada yang lari ke Kabupaten Paser. Bupatinya ada ngomong ke saya, katanya lebih mahal di sana. Itu saya sudah benahi, tapi kok malah saya didatangi. Tapi tidak apa-apa, supaya SKPD-nya kerja, kalau saya kan enteng saja, sudah saya kerjakan semua," tambahnya.

Ia juga menyinggung bahwa, telah ada peningkatan kuantitas peserta BPJS dan menyatakan bahwa keputusan itu telah memiliki dasar hukum.

"Kalau masalah BPJS itu kan malah tahun ini kami naikan jadi 10 ribu dari yang sebelumnya hanya 5 ribu. Jadi mereka tidak tahu ya, padahal sudah dianggarkan dan ada Perdanya," klarifikasi Marbun.

Makmur Marbun juga menyebut, terkait kelangkaan gas LPG bersubsidi, dirinya telah meminta ke pemerintah pusat agar PPU menjadi pilot project.

"Saya jadi sedih, ini sudah saya kerjakan dari dulu, tetapi masih ditanyakan. Tetapi saya selalu menyuarakan, kita cari formulanya bagaimana," ucapnya.

Lebih lanjut, Marbun berjanji akan mengevaluasi masalah isu jual beli buku pelajaran yang terjadi di lingkungan pendidikan di PPU.

"Masukannya itu sudah saya kerjakan. Contoh, BPJS sudah saya kerjakan, seragam juga sudah. Nah yang mau saya cek ini tinggal masalah beli buku, akan saya lihat besok di sekolah mana, saya akan pergi ke sana," tegasnya.

Di kesempatan yang berbeda, Koordinator Aksi Solidaritas Masyarakat PPU, Ibrahim, menyambut baik langkah-langkah yang telah diambil oleh Pj Bupati PPU.

"Kalau tadi yang dijelaskan itu bagus, artinya bagaimana BPJS itu kalau mau ditingkatkan itu bagus sekali karena itu yang kami harapkan," ujar Ibrahim.

Ia juga mengapresiasi langkah Pj Bupati dalam membuat Perda terkait pendidikan dan berharap realisasi akan memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam mengikuti Kurikulum Merdeka.

Namun, Ibrahim juga menyoroti satu tuntutan yang belum terjawab terkait dokumen tanah garapan negara. 

"Tadi tuntutan yang kami sampaikan sudah terjawab, tetapi satu yang tidak terjawab itu tentang surat menyurat dokumen tanah garapan negara," ungkap Ibrahim.

Sementara solusi yang ditawarkan Pj Bupati PPU untuk kelangkaan BBM dan gas LPG subsidi, sudah sesuai yang diinginkan masyarakat seperti mengajak untuk hadir pada pertemuan dengan Pertamina. 

"Apabila Pj Bupati PPU tidak menepati apa yang dia sampaikan, bulan depan kami akan turun lagi untuk menagih janjinya," tandas Ibrahim menegaskan komitmen gerakan Solidaritas Masyarakat PPU.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.