Kaltimtoday.co, Penajam – Plt. Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muliadi menghadiri acara penyerahan santunan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada para mustahik. Kegiatan itu berlangsung di halaman Kantor Baznas Kabupaten PPU di lingkungan Masjid Islamic pada Kamis (29/4/2021)

Muliadi mewakili Pemkab PPU melakukan penyerahan secara simbolis santunan tersebut, serta sangat mendukung kegiatan Baznas itu. Pihaknya juga memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan sebelumnya oleh Kepala Kementerian Agama PPU, H Maslekhan dimana bagian dari insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dimasukkan sebagai zakat.

Muliadi meminta pengumpulan dana zakat yang selama ini masih seputar gaji ASN agar ditingkatkan pada penghasilan ASN dari sumber lain seperti insentif, juga masih patut jika ditambah lagi dengan menghimpun dana dari sejumlah sektor lainnya.

“Kalau bisa gaji dan insentif dipotong sebesar 2,5 persen dikeluarkan sebagai zakat, jika memang dibutuhkan semua perusahaan pun harus diundang dan diminta menyusul seperti yang dilakukan instansi pemerintah dalam hal mengeluarkan zakatnya,” ujar Muliadi.

Untuk menggali pendapatan zakat, Muliadi sangat merekomendasikan juga dari setiap retribusi penyeberangan dari setiap tiket dapat dipungut minimal Rp 1.000 dan seterusnya untuk meningkatkan perolehan zakat tersebut yang peruntukannya sudah jelas, yakni akan disalurkan kepada Mustahik atau golongan tidak mampu.

Muliadi juga sangat mengharapkan dari mustahik bisa menjadi muzakki, dengan kata lain dari penerima manfaat zakat berubah menjadi orang yang mampu mengeluarkan zakat.

Lebih lanjut, Ketua Umum Baznas PPU, Solihin Sofyan mengharapkan dukungan dari Pemkab PPU agar Baznas mendapat anggaran dari APBD yang nantinya dipergunakan untuk operasional anggota badan amil, sebab selama ini operasional diambilkan dari dana mustahik. Jika ada bantuan operasional dari pemerintah tentu seluruh dana muzakki dapat disalurkan secara maksimal kepada penerima manfaat.

“Selama ini Baznas berjalan masih terbilang minim anggaran operasional, akan tetapi bila ada dukungan operasional dari APBD atau Pemkab insya Allah kegiatan penghimpunan dana lebih giat lagi sehingga upaya membantu rakyat miskin dan golongan tak mampu akan semakin nyata,” ungkap Solihin.

[ALF | RWT | ADV DISKOMINFO PPU]