Kaltimtoday.co, Samarinda - Presiden BEM KM Unmul, Abdul Muhammad Rachim dibatalkan untuk dimintai klarifikasi oleh Polresta Samarinda, Jumat (12/11/2021) perihal unggahan di Instagram @bemkmunmul pada 2 November 2021 lalu yang menyebut Wakil Presiden, Ma'ruf Amin dengan 'Kaltim Berduka, Patung Istana Merdeka Datang ke Samarinda.'

8 November 2021 lalu, Polresta Samarinda melalui Kasat Reskrim mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Rachim untuk dimintai keterangan. Kemudian dirinya diminta untuk datang pada Rabu, 10 November 2021. Namun diundur.

Sampai akhirnya hari ini, kepolisian resmi mengumumkan bahwa permintaan klarifikasi itu dibatalkan. Hal itu ditegaskan oleh penasehat hukum Rachim, Robert Wilson Berliando dari Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unmul. Per 9 November 2021, Robert diminta untuk mendampingi Rachim.

"Dalam hal ini tidak ada pemanggilan, tapi sifatnya permintaan keterangan. Jadi, sebenarnya pihak kepolisian tidak mempermasalahkan dan tidak ada pemeriksaan. Kemarin hanya ada pro dan kontra terhadap perkembangan yang ada," ungkap Robert kepada awak media.

Walhasil, pihak kepolisian lebih menyerahkan kepada internal universitas. Sehingga, Rachim tidak ada dilakukan pemanggilan. Namun sebatas permintaan informasi.

"Setelah kami pelajari bersama tim, tidak ada berita yang pemanggilan paksa dari kepolisian untuk pemeriksaan. Kemarin sifatnya hanya upaya permintaan informasi saja. Dari perkembangan yang ada, itu diserahkan kembali ke internal kampus, rektorat," lanjut Robert.

Semenjak diminta untuk mendampingi Rachim, pihaknya langsung membangun komunikasi dengan kepolisian. Robert menyebut, dalam hal ini pihak kepolisian sangat merespons yang baik. Hingga akhirnya tidak ada pemeriksaan dan permintaan klarifikasi dan informasi itu juga dibatalkan.

"Kalau kami diminta informasi, siap saja. Apapun itu, ke depan kan berjalan terus. Teman-teman tetap dengan perjuangannya. Apapun yang terjadi, kami siap saja. Bukan berarti dengan kepolisian ini seolah-olah seperti lawan. Kami adalah mitra," sambungnya.

Baca Juga: BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Banyak Wilayah Indonesia, Waspadai Potensi Banjir

 

Baca Juga: Unmul Nyatakan Sikap Penolakan Seluruh Aktivitas Pertambangan di Area KHDTK

Baca Juga: Sandang Gelar Doktor Ilmu Ekonomi, Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim Wisuda Bareng di Universitas Mulawarman

Baca Juga: Wisuda Unmul 2025, Rektor Abdunnur Dukung Program 'Gratispol' untuk Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Timur

Baca Juga: Antisipasi Penyerobotan Berulang, FP2K Kaltim Desak Pengawasan dan Perlindungan Ketat di Area KHDTK Unmul

View this post on Instagram

Baca Juga: Kampanye di Sebulu, Aulia Janjikan Lanjutkan Program Kukar Idaman Tanpa Perubahan

Baca Juga: Inspektur Tambang Jalin Kolaborasi dengan Gakkum LHK Ungkap Kasus Penyerobotan Lahan KHDTK Unmul

Baca Juga: Pemkot Samarinda Berikan Bantuan Rp300 Ribu untuk Motor Warga Rusak akibat BBM Bermasalah

Baca Juga: RSUD AWS Samarinda Bakal Pertambah Ruang Tunggu untuk Solusi Over Kapasitas Pasien

Baca Juga: Dorong Hilirisasi Cokelat Lokal, Berau Coal Berdayakan Ibu Rumah Tangga Lewat Pelatihan Kuliner

Baca Juga: Banyak Kendaraan Rusak Usai Isi BBM, DPRD Kaltim Desak Pertamina Siapkan Bengkel Gratis

Baca Juga: Gakkum Kementerian Kehutanan Selidiki Aktivitas Tambang Ilegal di KHDTK Unmul

 

Baca Juga: Civitas Akademika UNMUL Satu Suara Minta Adili Pelaku Penyerobotan Lahan KHDTK

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Kanit Eksus Satreskrim Polresta Samarinda, Iptu Reno Chandra Wibowo menambahkan bahwa pihaknya memang ada mengirimkan undangan untuk permintaan keterangan. Hal itu dilakukan karena kepolisian ingin mengetahui maksud dan tujuan dari unggahan tersebut.

Sebab, unggahan itu sudah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di unggahan itu, ada komentar positif dan negatif. Dari situ, pihaknya ingin meluruskan bersama-sama dengan BEM KM Unmul.

"Maka kami ingin mengundang untuk dimintai keterangan terkait maksud dan tujuan. Kalau memang maksudnya adalah kritik, kami tidak ada masalah. Kritik boleh tapi yang membangun. Intinya pihak kepolisian tidak ada melakukan pemanggilan. Kami bersifat preventif," tegas Reno.

Reno juga menyebutkan pihaknya sudah diberikan salinan press release dari pihak Unmul oleh penasehat hukum. Berdasarkan press release itu, kepolisian tak lagi mempermasalahkan karena sudah ada itikad baik dari kampus dan mengembalikannya ke internal kampus.

"Tidak ada pemeriksaan, tidak ada upaya paksa dari kami karena kami tak mementingkan upaya hukum. Tapi kami melakukan sikap preventif terhadap perhatian publik karena unggahan tersebut," tandasnya.

[YMD | TOS]