Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen untuk melindungi dan memberdayakan Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Rapat Kerja Teknis (Rakertek) yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di Hotel Fugo Samarinda. Agenda ini bertujuan memperkuat pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai amanat konstitusi.

Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, yang mewakili Sekretaris Daerah, menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas dengan sistem pengelolaan, norma, dan tradisi yang diakui dalam hukum. Di tengah tantangan globalisasi dan urbanisasi, Puguh menekankan pentingnya menjaga keberadaan dan pemberdayaan komunitas adat ini.

“Masyarakat hukum adat memiliki peran strategis dalam menjaga lingkungan, budaya, dan memperkuat tatanan sosial lokal,” ujarnya dalam sambutannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat DPMPD Kaltim, Roslindawaty, menjelaskan bahwa Rakertek ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA di Kaltim.

“Forum ini menjadi wadah untuk komunikasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, lembaga terkait, serta masyarakat adat,” jelasnya.

Rakertek kali ini dihadiri 150 peserta, termasuk perwakilan masyarakat adat, tokoh adat, camat, kepala desa, LSM, akademisi, dan praktisi. Rangkaian kegiatan ini akan diikuti dengan studi komparatif ke Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, pada 7-10 November 2024, untuk memperkuat pemahaman dan strategi pemberdayaan masyarakat adat.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp