Kaltimtoday.co, Samarinda - Menyikapi aksi demonstrasi yang telah dua kali dilakukan para mahasiswa terkait penolakan revisi perundang-undangan, Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) Masjaya, menyebut aksi demonstrasi sebagai pilihan individu dalam menyampaikan aspirasi. Termasuk oleh para mahasiswa. Para tenaga pendidik hanya bisa melakukan sebatas imbauan. Namun tidak untuk melakukan pelarangan.

Kendati demikian, ia berharap mahasiswa yang turun aksi, tidak asal berorasi. Mesti menyampaikan keresahan, tetapi juga harus diimbangi data yang akurat.

Guru besar Unmul ini meminta, agar aspirasi massa dapat diterima para anggota dewan. Sebagai wakil rakyat, mestinya bisa membuka ruang untuk berdialog. Sehingga, aspirasi yang disampaikan dapat disinkrokan dengan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

"Yang kami lakukan adalah memberikan aktivitas pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah terprogram," ungkapnya.

Meski memiliki pilihan bebas tanpa adanya batasan dalam berdemokrasi, namun Masjaya tetap menghimbau para mahasiswa tak melupakan kewajibannya. Yakni soal pembelajaran di dalam ruang kelas.

[irp posts="4960" name="Polling I: Siapa Pantas Memimpin Samarinda 2020?"]

"Intinya, membangun negara memang harus dengan kebersamaan. Kalau itu bisa dilakukan, Insya Allah bisa berjalan baik," ucapnya.

Tak ingin ambil pusing bila ada teguran dan sanksi dari Menristekdikti. Apalagi mahasiswa bergerak bukan atas dasar dan nama institusi kampus. Umumnya atas nama organisasi semisal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau sejenisnya. Tak ada urusan ataupun alasan pihak kampus mengatur lembaga mahasiswa yang diakui keberadaannya sebagai organisasi resmi. Selama isu yang digulirkan masih dalam jalur konstitusi, tidak ada hak untuk meredamnya.

"Tapi, dalam menyampaikan aspirasi, harus betul-betul kapasitas sebagai mahasiswa. Jangan sampai ditunggangi orang-orang yang punya kepentingan. Yang di luar kepentingan mahasiswa," tegasnya.

[JRO | TOS]