Kukar
Rendi Solihin Tepis Isu Pulau Kumala Jadi Tempat Wisata Terlarang
Kaltimtoday.co, Tenggarong - Belakangan ini beredar di media sosial mengenai anggapan miring terhadap salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni Pulau Kumala. Dalam narasi tersebut, disebutkan bahwa Pulau Kumala menjadi salah satu tempat wisata terlarang di Indonesia.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menepis anggapan tersebut. Karena Pulau Kumala yang berada di tengah Sungai Mahakam salah satu ikon di Tenggarong.
Pemkab Kukar bertekad membangkitkan kembali wisata Pulau Kumala. Sejumlah perbaikan dan pengembangan fasilitas bakal segera dilakukan. Hal ini sekaligus menepis anggapan Pulau Kumala berbahaya untuk dikunjungi.
"Tidak benar ya (tempat wisata terlarang), Pulau Kumala pulau yang luar biasa, kebanggaan kita bersama," tegas Rendi Solihin, Rabu (27/6/2023).
Kendati demikian, ia tak menampik terdapat sejumlah fasilitas di Pulau Kumala yang mengalami kerusakan semenjak Covid-19 melanda.
"Semenjak Covid-19 memang ada fasilitas yang rusak. Sekarang, pelan-pelan diperbaiki, dan sudah kita anggarkan untuk pengembangan di Pulau Kumala," sambungnya.
Menurut Rendi, Pulau Kumala masih menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, terbukti dari jumlah kunjungan di libur Hari Raya Idul Fitri lalu. Dimana pengunjung mencapai 3 ribu lebih.
Selagi menunggu investor, pihaknya akan melakukan pengembangan kecil di Pulau Kumala. Salah satunya dengan membangun waterbom mini, yang pembangunannya dimulai pada 2023 ini.
"Kita ingin seluruh tempat wisata di Kukar bangkit kembali, termasuk di Pulau Kumala. Ya, sambil menunggu investor, pengembangan kecil akan kami lakukan," terangnya.
"Sekali lagi, anggapan Pulau Kumala ini adalah pulau terlarang untuk dikunjungi tidaklah benar. Kami dari Pemkab Kukar bertekad untuk mengembangkan fasilitas penunjang lainnya guna menarik wisatawan," tegas Rendi mengakhiri.
[SUP]
Related Posts
- Isran-Hadi Siapkan Saksi di 1.447 TPS untuk Kawal Suara di Kukar
- Dinas Sosial Kukar Telah Salurkan Bantuan Bencana bagi 1.033 Jiwa Sejak Januari 2024
- BPS Beri Penghargaan ke Pemkab PPU atas Keberhasilan Pengelolaan Data Ketahanan Pangan
- Pemerintah Tunda Penyaluran Bansos dari APBD hingga Pilkada 2024 Usai
- Sekda Kukar Minta Kades dan BPD Lakukan Pemutakhiran Data Setiap Tahun