Advertorial
Sabaruddin Soroti PAD yang Tak Maksimal
Kaltimtoday.co, Balikpapan - Isu permintaan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan tahun 2023 oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu di Pemkot Balikpapan dari Rp 1,028 triliun jadi Rp 870 lebih miliar, mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle mengatakan, capaian target PAD Balikpapan tahun 2023 sampai saat ini belum ada karena argumentasinya (OPD, red) selalu menyampaikan bahwa target tersebut belum maksimal atau tidak bisa tercapai.
“Karena kan yang selalu jadi barometernya itu dari Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah). Dispenda ini adalah sebagai kolektornya, mengkolektifkan semua dari OPD-OPD di Pemkot Balikpapan,” kata Sabaruddin Panrecalle ditemui wartawan ini di Kantor DPRD Balikpapan, belum lama ini.
Menurut Sabaruddin, ada beberapa PAD yang sangat potensial. Namun belum tergarap maksimal dari tahun ke tahun, di antaranya sarang burung walet.
Dari enam kecamatan di 34 kelurahan, tambah Sabaruddin, hampir rata-rata ada sarang burung waletnya. Dan ini yang belum tergali secara maksimal. Sebab kontrolnya ada di OPD terkait (Dispenda, red), tidak sistematis dan tidak ada potensi yang bisa meningkatkan PAD dari sektor tersebut.
“Kemudian, ada sektor-sektor lain yang berpotensi di antaranya adalah pajak hiburan. Ini pajak hiburan banyak lose-nya kita, karena itu kontrolnya yang tidak sistemik. Itu yang kita harapkan. Makanya kita gali potensi-potensi itu,” tukas Sabaruddin.
Jika potensi tersebut digarap maksimal, dirinya yakin target PAD Balikpapan bisa mencapai kurang lebih sekitar Rp 1,028 triliun seperti yang disepakati pada rapat paripurna lalu. Memang, ungkap Sabaruddin, terjadi sebuah debatibel kepada Pemkot bahwa mereka (OPD, red) itu tidak sanggup karena persentase tidak menyakinkan kepada DPRD Balikpapan, mana saja yang tidak bisa disanggupi.
“Saya pikir ini kan potensi untuk kita gali informasi tersebut. Artinya, mereka belum pasti minta pengajuan penurunan target PAD tersebut. Belum, belum ada. Waktu kita rapat pembahasan, kepada teman-teman OPD dalam pembahasan anggaran, mereka sudah mengutarakan itu,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
“Mereka sudah menyampaikan kalau kita ditarget Rp 1 koma sekian triliun, mereka merasa keberatan. Sebenarnya mereka sudah tahu angka-angka itu. Ini dari tahun ke tahun,” imbuhnya.
Pihaknya me-rewind sekitar lima tahun lalu, tiap kali pembahasan, PAD itu hanya sekitar kurang lebih Rp 400 an miliar, saat itu jamannya ABS (Andi Burhanuddin Solong, mantan Ketua DPRD Balikpapan, red), tiba-tiba diminta di angka Rp 650 miliar, ternyata juga tercapai.
Dia yakin, jangankan angka Rp 1,3 triliun yang ditargetkan, lebih dari itu dirinya memastikan capaian tersebut bisa terpenuhi asalkan ada keseriusan untuk menggali PAD tersebut.
Sabaruddin bahkan memberikan gambaran target mana saja yang nantinya bisa memenuhi capaian PAD tersebut, di antaranya pajak sarang burung walet, pajak hiburan, serta lainnya.
“Banyak potensi pajak daerah yang bisa digali maksimal. Itu saya bilang, kalau kita mau serius untuk mengawasi itu semua, memang tersentralistik ada di Dispenda, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran,” ungkap Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan ini.
Oleh karena itu, Sabaruddin menekankan, banyak potensi PAD yang bisa digali untuk memaksimalkan capaian PAD Balikpapan tahun 2023. Begitu juga pajak reklame yang belum maksimal dan optimal untuk digali.
“Seharusnya itu kan mereka punya gagasan, punya inovasi supaya bisa meningkatkan PAD tersebut. Saya yakin dengan angka Rp 1,3 sekian triliun, itu sebenarnya bisa tercapai. Kalau ada kemauan,” tutup Sabaruddin.
[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- PPU Maksimalkan Pajak Burung Walet dan Reklame, Zona Khusus Disiapkan
- Digitalisasi Pengelolaan Pajak di PPU, Sistem Online Tingkatkan Transparansi dan Kurangi Kebocoran
- Bapenda PPU Siapkan Layanan Jemput Bola Pajak untuk Daerah Terpencil, Gunakan Mobil Keliling
- Permudah Pembayaran Pajak, BPPDRD Balikpapan Launching Aplikasi Kontengan
- Pemerintah Akan Naikkan PPN Bangun Rumah Mandiri Tanpa Kontraktor Jadi 2,4 Persen pada 2025, Begini Aturan Langkapnya