Kaltimtoday.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan kontroversial Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut tuntutan 17+8 hanya berasal dari sebagian kecil masyarakat.

Herman menilai, seorang pejabat negara harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi rakyat. Menurutnya, setiap ucapan maupun kebijakan publik semestinya mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Saya kira, kalau menurut ketua umum kami, pejabat harus sensitif. Harus melihat bagaimana rakyat, people first. Rakyat adalah yang utama dan tentu harus dijaga,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).

Herman menegaskan, baik pejabat eksekutif maupun legislatif wajib memastikan setiap langkahnya sejalan dengan harapan masyarakat.

“Supaya betul-betul, siapa pun pejabatnya, apa yang dilakukan sesuai dengan aspirasi rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herman meminta para pejabat, termasuk Menkeu Purbaya, agar berbicara dengan substansi yang jelas. Ia menekankan pentingnya konsistensi antara ucapan, tindakan, dan hasil kebijakan yang dirasakan publik.

“Harus betul-betul apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Apa yang menjadi target, itu juga yang harus diwujudkan hasilnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menuai sorotan usai menyebut bahwa tuntutan 17+8 hanya mewakili suara sebagian kecil rakyat. Ucapan tersebut langsung mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk Demokrat.

Menanggapi kontroversi tersebut, Purbaya kemudian mengklarifikasi ucapannya dan menyampaikan permintaan maaf. Ia juga berjanji pemerintah akan lebih fokus pada langkah pemulihan ekonomi nasional.

[RWT]