Samarinda
Sistem Parkir Non Tunai di Samarinda Dinilai Bisa Dongkrak PAD

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemkot Samarinda makin serius dengan membuat terobosan untuk sistem parkir berlangganan. Mengenai hal itu, anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah pun merespons positif. Sistem parkir tersebut dinilai bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda.
Kendati belum berjalan maksimal, penerapan e-parking di Samarinda mulai diupayakan agar terus berjalan. Salah satu fitur layanan baru yang dibuat adalah B-Money. Dijelaskan Laila, layanan B-Money itu menjadi opsi bagi masyarakat yang masih belum familiar dengan penggunaan barcode.
“Nanti ada pilihan kalau tidak bisa menerapkan sistem online ini. Kenapa saya optimistis, karena dari hasil kita bertemu dengan Bank Kaltimtara grafiknya luar biasa naik sekali,” beber Laila.
Laila menjelaskan, kebocoran PAD Samarinda justru banyak terjadi di sektor parkir. Dengan adanya terobosan yang dikeluarkan pemkot, Laila berharap agar kebocoran yang selama ini terjadi bisa berkurang. Sehingga penataan parkir bisa lebih baik dan PAD juga naik.
Pun pemkot sebelumnya juga sudah meluncurkan sistem pembayaran e-parking dengan pembayaran menggunakan barcode. Sampai saat ini masih terus evaluasi.
“Catatan dan saran untuk Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, perlu meningkatkan juru parkir lagi, terutama responsif dan untuk pemkot lebih memaksimalkan sosialisasi," tutupnya.
[YMD | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Wali Kota Andi Harun Jelaskan Soal Tim Pengawas SPMB, Buka Kesempatan untuk Anggota DPRD Samarinda Bergabung
- DPRD Berau Dorong Sektor Non Pertambangan jadi Sumber PAD Baru
- Berau Miliki 218 Destinasi Wisata, Baru 4 yang Populer dan Hasilkan PAD
- Kondisi Rumah Aman Belum Ideal, Komisi IV DPRD Samarinda Minta Aksesibilitas ke Layanan Publik Dipertimbangkan
- Samarinda Catatkan Angka Tertinggi Kasus Kekerasan, Komisi IV Dorong Pemerintah Optimalisasi Lembaga Terkait