Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Samarinda kembali bergerak maju. Pemerintah Kota (Pemkot) memastikan lokasi pembangunan sudah mengerucut ke kawasan Jalan MT Haryono, tepatnya di dekat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda. 

Langkah ini disebut sebagai upaya reformasi tata kelola BBM untuk kendaraan dinas sekaligus mengurai antrean panjang di SPBU reguler. Asisten II Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut sudah ditinjau langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun. 

Menurutnya, lahan yang tersedia dinilai cukup strategis dan memadai untuk pembangunan SPBU ASN.

“Lahan yang dipakai rencana di dekat DLH Kota Samarinda, Jalan MT Haryono. Sudah sempat ditinjau Pak Wali. Ada sudut pinggir yang kosong dan itu cukup untuk SPBU ASN,” jelas Marnabas.

Ia menegaskan, SPBU ini dirancang khusus melayani pembelian BBM non-subsidi, seperti Pertamax, sehingga tidak akan mengganggu kuota BBM subsidi untuk masyarakat. Fasilitas ini juga diproyeksikan untuk meningkatkan pengawasan penggunaan BBM kendaraan dinas agar lebih transparan dan efisien, selaras dengan agenda reformasi anggaran Pemkot.

Target Rampung 2026, DED Diselesaikan Lebih Dahulu

Meski proses penetapan lokasi hampir final, pembangunan fisik belum bisa dimulai sebelum Detail Engineering Design (DED) selesai. Marnabas menuturkan bahwa rencana lengkapnya akan dipresentasikan dalam waktu dekat.

“Minggu depan sudah bisa presentase rencana. Mungkin 2026 lah beroperasi, yang jelas harus rampung DED-nya dulu,” ujarnya.

Terkait besaran anggaran, Pemkot belum dapat menyampaikan angka pasti. Namun, Marnabas menyebut nilainya bisa mencapai miliaran sesuai standar pembangunan fasilitas seperti ini.

“Kita belum tahu karena DED belum ada. Kalau begitu-begitu kan biasanya mencapai miliaran,” tambahnya.

Hanya untuk ASN Pemkot Samarinda

SPBU ini hanya ditujukan untuk ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Samarinda. Setidaknya terdapat lebih dari 10 ribu pegawai yang menjadi sasaran layanan.

“Fokus di ASN Pemerintah Kota saja dulu. ASN sama non-ASN ada sekitar 10 ribu lebih. Itu saja bikin macet kalau ikut antre. Jadi kalau bisa disatukan kan enak,” kata Marnabas.

Dengan keberadaan SPBU khusus tersebut, Pemkot berharap arus lalu lintas di sejumlah SPBU reguler dapat lebih lancar, mengingat antrean panjang kerap terjadi saat jam kerja.

Dikelola Pemkot, Berpeluang Diserahkan ke BUMD

Pembangunan SPBU akan menggunakan APBD Kota Samarinda, mengingat tanah dan bangunan akan menjadi aset daerah. Namun, pengelolaan jangka panjangnya masih bersifat terbuka.

“Kalau untuk pembangunannya pakai APBD. Tanah punya kita, bangunannya nanti punya kita. Ke depan apakah akan dikelola BUMD? Itu lain cerita. Pemerintah itu membangun dulu,” jelasnya.

Marnabas mencontohkan pola pengelolaan Teras Samarinda yang awalnya ditangani Pemkot lalu beralih ke BUMD. “Biasanya juga kita menggunakan BUMD kita. Tapi nanti dilihat lagi,” tambahnya.

Pemkot menegaskan bahwa wacana ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi langkah strategis untuk membenahi tata kelola energi, efisiensi operasional kendaraan dinas, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran BBM.

Jika sesuai rencana, SPBU ASN pertama di Samarinda ini akan mulai beroperasi pada 2026, menjadi fasilitas khusus yang mendukung mobilitas pemerintahan tanpa menambah beban antrean publik di SPBU umum.

[RWT]