Kaltimtoday.co, Jakarta - Hingga 31 Juli 2024, utang pemerintah Indonesia tercatat mencapai Rp 266,3 triliun. Jumlah ini setara dengan 41,4% dari target pembiayaan anggaran tahun 2024 yang sebesar Rp 648,1 triliun. Dibandingkan periode yang sama pada 2023, angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 36,6%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh kebijakan pembiayaan utang yang lebih agresif dibanding tahun lalu.

"Dari total target pembiayaan utang sebesar Rp 648 triliun, realisasinya telah mencapai Rp 266,3 triliun. Pertumbuhan ini cukup signifikan, mengingat tahun lalu kita mengerem pembiayaan utang secara drastis karena tingginya penerimaan dari lonjakan harga komoditas," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang diadakan di Kementerian Keuangan, Selasa (13/8/24).

Dari jumlah utang yang ada, sekitar Rp 253 triliun berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN), sementara Rp 13,3 triliun lainnya berasal dari pinjaman. Penerbitan SBN hingga akhir Juli 2024 meningkat sebesar 37,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tahun 2023, penerimaan negara yang tinggi akibat kenaikan harga komoditas memungkinkan pemerintah untuk membatasi penerbitan SBN.

"SBN neto sampai akhir Juli mencapai Rp 253 triliun, naik 38% dari tahun lalu, sebagai bagian dari strategi countercyclical. Ketika ekonomi menurun, kita berupaya menstabilkan dengan meningkatkan penerbitan, sedangkan saat ekonomi sedang kuat, penerbitannya lebih sedikit," ungkap Sri Mulyani.

Adapun realisasi pinjaman juga mengalami peningkatan, tumbuh sebesar 21,6% dari Rp 11 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, pembiayaan nonutang tercatat sebesar Rp 49,3 triliun. Menurut Sri Mulyani, pengelolaan pembiayaan baik melalui utang maupun nonutang tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, terukur, oportunistik, dan fleksibel. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 217 triliun.

"Jika kita melihat realisasi sampai 31 Juli, total pembiayaan telah mencapai Rp 217 triliun atau 41,4% dari postur APBN yang diatur dalam UU APBN," lanjutnya.

Pada akhir Juli 2024, defisit APBN tercatat sebesar Rp 93,4 triliun atau sekitar 0,41% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah terus berupaya meningkatkan kemandirian pembiayaan APBN melalui pendalaman pasar domestik dan penguatan sistem keuangan, termasuk sinergi antara sektor fiskal, moneter, dan keuangan.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah saat ini fokus mengendalikan defisit agar sesuai dengan target pada akhir tahun 2024. Kebijakan belanja dijalankan dengan disiplin dan penerimaan negara terus dioptimalkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

"Kita harus tetap disiplin dalam pengelolaan belanja agar postur APBN tidak menyimpang terlalu jauh dari yang telah direncanakan," tutupnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp