Kaltim
Survei Capres Charta Politika di Kaltim: Elektabilitas Ganjar Pranowo Paling Tinggi, Unggul Tipis dari Anies Baswedan
Kaltimtoday.co - Lembaga Survei Charta Politika Indonesia kembali menggelar survei calon Presiden 2024. Kali ini, survei bertajuk "Preferensi Sosial dan Politik" di wilayah Kaltim.
Hasilnya, Ganjar Pranowo berada di puncak elektabilitas sebagai calon presiden (capres) 2024 di Kaltim. Ganjar mengungguli para pesaingnya yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Di Kaltim, meski elektabilitasnya tertinggi, Ganjar hanya unggul tipis jika dibandingkan dengan Anies Baswedan dan Prabowo yang berada di urutan kedua dan ketiga. Ganjar memperoleh elektabilitas tertinggi dengan raihan 26,6 persen pada simulasi 10 nama capres.
Sementara berada di posisi kedua sebanyak 25,3 persen dan Prabowo 23,8 persen. Sedangkan, nama-nama lainnya hanya memperoleh angka di bawah 4 persen.
"Di Kaltim, Ganjar mendapatkan elektabilitas tertinggi. Unggul tipis di atas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam keterangannya, Jumat (21/10).
Disampaikan Yunarto, survei dilakukan pada 28 September - 4 Oktober 2022, dengan jumlah sampel 800 responden dan margin of error 3,46 persen.
Kriteria responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih yang diwawancara tatap muka atau face to face interview. Sampel dipilih dengan metode sampling multistage random sampling.
[TOS]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional
- Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara