Kaltimtoday.co, Penajam - Aliansi Rakyat Menggugat melanjutkan aksi penolakan kenaikan tarif PDAM ke Kantor Bupati Penajam Paser Utara. 

Usai melakukan orasi di hadapan Bupati PPU Hamdam, Koordinator Aliansi Rakyat Menggugat, Siryoto mengatakan bahwa, orang nomor satu di PPU itu belum dapat membuktikan perkataanya terkait pembentukan tim yang mengklasifikasi tarif yang disubsidi oleh pemerintah.

"Harapan kami terkait naiknya tarif PDAM, apa yang disampaikan bupati tadi bisa dibuktikan dengan menurunkan tarif atau dengan membentuk tim guna menyeleksi mana yang layak dibantu dan mana yang tidak," tuturnya pada Senin (19/6/2023).

Meski demikian, Siryoto merasa tidak puas dengan apa disampaikan Hamdam di depan massa aksi. 

"Saya pribadi tidak puas dengan respons bupati, karena apa yang disampaikan  sifatnya hanya menenangkan, tetapi hasilnya belum bisa dibuktikan," sahutnya.

Dirinya bahkan menilai, Bupati PPU tidak bisa mengambil keputusan karena adanya aturan gubernur yang mengikat. Sehingga Hamdam hanya bisa memilih mana yang bisa disubsidi dan mana yang tidak.

"Kita lihat nanti setelah pertemuan bersama DPRD PPU yang diikuti bupati, jika memang nanti hasilnya belum memuaskan, akan ada aksi berikutnya yang lebih besar," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Hamdam mengatakan bahwa, pihaknya tidak bisa terus menerus mempertahankan tarif lama, sebab mengacu pada regulasi yang dikeluarkan Gubernur Kaltim.

"Kami harus naikkan tarifnya, tidak bisa lagi kami pertahankan (tarif lama) karena bisa saja, PDAM ini diambil alih pengelolaannya kalau kami tidak mencoba menyesuaikan tarif yang mengacu pada aturan yang berlaku pada SK Gubernur Kaltim," ujarnya.

Hamdam membeberkan, tuntutan warga mengenai kenaikan tarif PDAM ini telah direspons langsung oleh Direktur Perumda AMDT, dan pihaknya akan melakukan RDP dengan DPRD PPU. 

"Kalau memang ini memberatkan masyarakat, pasti ada solusi. Tetapi solusinya mungkin bukan dalam bentuk subsidi lagi, tetapi dalam bentuk potongan harga kepada yang memang enggak mampu membayar tarifnya," tuturnya.

Perumda AMDT pun terpaksa menaikkan tarif air PDAM untuk memperbaiki pelayanan dan jaringan air yang membutuhkan banyak biaya.

"Kami tidak bisa memberikan penyetaraan modal kepada PDAM, sehingga kami harus melakukan penyesuaian tarif dalam rangka perbaikan layanan dan menambah jaringan kepada masyarakat," pungkasnya.

Berdasarkan informasi terbaru, saat ini massa aksi tengah melakukan hearing bersama DPRD PPU. 

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.