Balikpapan
Taufik Tekankan Pemulihan PAD Balikpapan
Kaltimtoday.co, Balikpapan - Pada pembahasan KUA PPAS 2023, Komisi II DPRD Balikpapan tampaknya fokus terhadap perbaikan sektor ekonomi di Balikpapan, terutama dalam memulihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan.
“Salah satu yang kita tekankan itu adalah pajak, yang harus dilakukan oleh DPPRD (Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah) atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), itu sudah berjalan,” kata Taufik Qul Rahman, anggota Komisi II DPRD Balikpapan.
Kedua, tambah Taufik, demikian dia biasa disapa, melalui sektor perdagangan, yang mana ada di UMKM. Pihaknya menyebut, dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi II DPRD Balikpapan, pos-pos PAD tersebut yang menjadi prioritas Komisi II DPRD Balikpapan.
“Contoh, UMKM, pariwisata dan yang terkecil adalah DP3 yaitu Perikanan dan Pertanian. Itu yang menjadi prioritas,” jelas politisi PKB ini.
Selanjutnya, Komisi II DPRD Balikpapan juga bagaimana mengontrol sejumlah pengusaha, seperti pengusaha perhotelan, restoran dan lainnya. Sebab tekanan-tekanan dari pemerintah daerah, Balikpapan harus bisa menaikan tingkatan PAD yang cukup tinggi.
“Kalau serapan anggarannya tinggi, kita harus percaya kepada OPD sehingga tidak terlalu banyak SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Kalau itu banyak SILPA, berarti penyerapan anggarannya kurang,” pungkas Taufik.
[DIL | RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Kebocoran Potensi PAD Dinilai Hambat Pembangunan Infrastruktur Kaltim
- Penurunan Pendapatan di RAPBD 2026 Isyaratkan Risiko Fiskal, DPRD Minta Reformasi PAD
- Bupati Berau Tegaskan Komitmen Hentikan Praktik yang Berpotensi Bocorkan PAD
- Pendapatan Kukar Diprediksi Turun, Abdul Rasid Minta Pemda Maksimalkan PAD dan Sektor Swasta
- Wakil Bupati Kukar Dorong Perusda Hasilkan PAD Secara Mandiri di Tengah Penurunan APBD 2026









