Kaltimtoday.co Berau - Gelombang massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Berau menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Berau, Senin (7/9/2026). Mereka menuntut penyelesaian tuntas atas krisis ketersediaan serta sengkarut antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus membebani warga di berbagai kecamatan. 

Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan, yakni membuka data kuota BBM Kabupaten 2026, mendatangkan BPH Migas untuk mengaudit atau menginvestigasi kelangkaan BBM, serta menambah jumlah SPBU, terutama di wilayah yang jauh dari fasilitas pengisian BBM.

Koordinator Lapangan, Rahmat Aditya, mengatakan transparansi data diperlukan untuk mengetahui akar persoalan kelangkaan BBM di Berau.

“Kami ingin melihat dari mana akar permasalahannya, karena isu yang menjadi bola panas masyarakat saat ini adalah selalu menyalahkan pengecer, kepolisian dan pemerintah. Sementara kita belum memiliki data yang valid terkait hal itu,” ujarnya.

Menurut Rahmat, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan antrean di SPBU, tetapi juga menyangkut kuota dan rantai distribusi hingga ke masyarakat.

“Kami sudah pelajari di Peraturan Pemerintah (PP) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), jika itu semua ada rantai distribusi, mulai dari pasokan dikirim ke jobber hingga sampai ke SPBU dan masyarakat,” katanya.

Ia menilai kelangkaan BBM berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pengendara, nelayan, pelaku usaha, pekerja hingga masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses SPBU terbatas.

“Kami berunjuk rasa hari ini menuntut agar kejadian hari ini merupakan yang terakhir kalinya dan ingin mengupas tuntas akar permasalahannya,” tegasnya. 

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Berau Gamalis mengatakan persoalan BBM di daerah tidak hanya berkaitan dengan distribusi di SPBU, tetapi juga menyangkut pasokan dan kuota yang diterima Berau.

Gamalis menyebut terdapat ketidaksesuaian antara kuota BBM yang diajukan pemerintah daerah dengan kuota yang diberikan. 

“Bukan menambah, kami minta hak kami. Kami tidak menambah, cuma kami minta hak kami,” ungkapnya.

Menurut Gamalis, persoalan BBM di Berau perlu dipisahkan menjadi dua bagian, yakni pasokan dan distribusi. Persoalan pasokan berkaitan dengan kuota, sedangkan distribusi menyangkut penyaluran BBM dari SPBU kepada masyarakat. 

“Sudah mulai terurai permasalahan kita ini sebenarnya di mana. Ternyata ada di BPMI Gas, yang tidak memberikan kuota sesuai yang diajukan oleh PMD itu sendiri,” katanya.

Untuk distribusi, Gamalis mengatakan pengawasan perlu diperketat karena rantai penyaluran BBM cukup panjang, mulai dari Pertamina hingga konsumen. 

“Dari Pertamina ke SBM, SBM ke Jobber, Jobber ke tangki, tangki ke SPBU, SPBU kepada saluran akhir. Di sinilah yang harus dijaga,” jelasnya.

Pemkab Berau, kata Gamalis, menyambut baik Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan legislatif, SPBU dan Pertamina untuk membahas persoalan tersebut. Hasil RDP diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret terkait regulasi dan mekanisme distribusi BBM.

Selain itu, Pemkab Berau telah mengusulkan kepada Pertamina agar aktivitas distribusi di SPBU dapat dipantau selama 24 jam melalui kamera pengawas atau CCTV.

“Insya Allah kami sudah menyampaikan dengan pihak Pertamina agar supaya itu dipantau 24 jam. Caranya pasang CCTV,” ujarnya.

Gamalis mengatakan pemantauan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan terhadap pelayanan BBM di SPBU.

Ia menegaskan persoalan BBM perlu segera ditangani karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah, termasuk sektor pariwisata.

“Ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Berau. Tadi juga ada yang menyampaikan terkait pariwisata dan lain sebagainya,” pungkasnya.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]