Kaltimtoday.co, Berau - Bupati Berau Sri Juniarsih menyoroti maraknya praktik pembelian berulang (pengetap) BBM bersubsidi jenis Pertalite. Praktik tersebut dinilai menjadi biang kerok ketidakmerataan penyaluran Pertalite di Kabupaten Berau.

Temuan ini didapatkan saat Sri Juniarsih melakukan pemantauan di SPBU Sambaliung Baru dan SPBU Kilometer 5, Rinding, pada Rabu (9/9/2026). Monitoring dilakukan untuk memastikan penyaluran Pertalite tepat sasaran dan dapat diakses masyarakat secara adil.

Monitoring dilakukan untuk memastikan penyaluran Pertalite sesuai ketentuan dan dapat diakses masyarakat secara merata.

Sri Juniarsih mengatakan masih menemukan kendaraan yang dinilai berpotensi melakukan pembelian BBM secara berulang. Salah satunya kendaraan roda dua dengan kapasitas tangki cukup besar.

Selain itu, ia menyebut terdapat kendaraan yang menggunakan hingga enam barcode dan bolak-balik melakukan pengisian BBM.

“Berapa pun kuota akan kurang kalau ada pengetap,” kata Sri Juniarsih.

Menurutnya, penggunaan sejumlah barcode untuk melakukan pembelian berulang menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian.

Praktik tersebut dinilai berpotensi membuat BBM bersubsidi tidak tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Sri Juniarsih memastikan setiap kendaraan yang membeli Pertalite harus menggunakan barcode sesuai ketentuan.

“Kalau tidak ada barcode, tidak bisa mengakses BBM Pertalite,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat membeli BBM bersubsidi sesuai kebutuhan. Menurutnya, persoalan BBM di Berau tidak hanya berkaitan dengan jumlah kuota, tetapi juga mekanisme penyaluran agar pasokan yang tersedia dapat dinikmati masyarakat secara adil.

“Saya imbau masyarakat berempati menggunakan BBM sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Pemkab Berau, lanjut Sri Juniarsih, akan memperketat pengawasan bersama TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Pengawasan tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga operator SPBU untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses penjualan.

“Kami memastikan operator tidak bermain,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Berau kembali akan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada September ini. Sebelumnya, Pemkab Berau telah menyampaikan permohonan tambahan kuota.

Sri Juniarsih menilai penambahan kuota harus dibarengi dengan perbaikan pengawasan dan penyaluran. Sebab, tambahan pasokan dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan jika BBM masih dibeli berulang oleh pengetap.

“Sebanyak apa pun kuota, kalau penyalurannya tidak merata akan tetap bermasalah,” ujarnya.

Setelah rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau selesai, Sri Juniarsih berencana mengajukan audiensi ke pemerintah pusat di Jakarta untuk membahas kebutuhan tambahan kuota BBM bersubsidi bagi Berau.

Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga Hermawan Bagus mengatakan Pertamina berupaya menjaga kesinambungan pasokan BBM ke Berau. Pasokan tidak hanya didatangkan dari Samarinda, tetapi juga melalui jalur laut dari Tarakan.

“Kami lakukan pengiriman dari Tarakan menggunakan kapal,” kata Hermawan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan agar distribusi BBM ke SPBU tidak kembali terputus.

Pertamina juga meminta operator SPBU memperketat verifikasi kendaraan saat melayani pembelian BBM bersubsidi, terutama dengan mencocokkan barcode dan kendaraan.

“Verifikasi barcode dan kendaraan harus lebih detail,” ujarnya.

Terkait usulan tambahan kuota BBM, Hermawan mengatakan Pertamina masih melakukan komunikasi dengan Forkopimda dan Pertamina Patra Niaga Balikpapan.

Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah persoalan di Berau lebih disebabkan keterbatasan kuota atau mekanisme penyaluran di lapangan.

[MGN | ADV PEMKAB BERAU]