Samarinda
Terima Masukan PPDB, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sampaikan Masukan untuk Zonasi

Kaltimtoday.co, Samarinda - Setiap tahunnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagian besar masyarakat pendaftarannya menggunakan sistem zonasi.
Namun dalam setiap pelaksanaannya ada saja masukan dari masyarakat yang diterima oleh DPRD Kota Samarinda, khususnya melalui Ketua Komisi DPRD Samarinda , Sri Puji Astuti. Menjelang akhir tahun ini, tentu menjadi momen yang tepat bagi Disdikbud Samarinda untuk mempersiapkan PPDB 2023.
Seperti yang diungkapkan Puji, dalam setiap momen resesnya dia kerap menerima masukan dari masyarakat tentang PPDB melalui sistem zonasi. Khususnya bagi mereka yang akan mendaftar untuk tingkat SMP/MTS sederajat. Ada saja warga yang mengeluh lantaran anaknya sulit mendapatkan sekolah di sekitarnya, lantaran jumlah sekolah yang masih terbatas.
“Seperti di Kelurahan Jawa, lalu Jalan Pemuda dan daerah Temindung yang tidak memiliki SMP Negeri. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana pemerintah kota bisa membangun SMP Negeri untuk memudahkan akses layanan pendidikan kepada anak-anak Samarinda,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat ini meminta Pemkot Samarinda, khususnya kepada Disdikbud agar segera menginventarisasi kembali aset yang berkaitan dengan pendidikan. Sebab berdasarkan informasi yang ia terima, hingga saat ini masih banyak sekolah belum jelas statusnya.
Sehingga ke depannya masyarakat tidak lagi mengeluhkan tidak dapat mendaftar zonasi. Sebab pemerintah mampu memenuhi kebutuhan sarana pendidikan, dengan menyediakan sekolah yang memenuhi kriteria zonasi.
“Karena sampai saat ini masih banyak sekolah numpang pada gedung lain, itu juga perlu diperhatikan,” demikian Puji.
[PAS | NON | ADV DPRD SAMARINDA]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Pungutan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2025 Masih Nol, DPRD Samarinda Desak Bapenda Sidak Lapangan
- Komisi II DPRD Samarinda Pantau Kinerja Bapenda, Soroti Penerimaan PBG yang Lampaui Target
- Polemik Penolakan Pendirian Gereja Toraja di Sungai Keledang, DPRD Samarinda Siap Mediasi Kedua Belah Pihak
- Kelurahan Lempake dan Makroman Jadi Titik Potensial Implementasi Program Oplah, DPRD Samarinda Siap Dukung
- Petani Gagal Panen di Lempake Jadi Prioritas Penyaluran Dana Darurat, DPRD Samarinda Minta Prosesnya Tak Berbelit