Kaltimtoday.co, Bontang - Komisi C DPRD Bontang menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Jalan Pangeran Suryanata eks Sendawar, Kelurahan Bontang Baru, Senin (6/1/2025) siang. Berdasarkan hasil sidak, dewan mendapati sejumlah persoalan dari proyek yang menelan dana hingga Rp7 miliar ini. 

Ketua Komisi C Bontang, Alfin Rausan Fikry menjelaskan, proyek pengerjaan bermasalah lantaran tinggi trotoar jalan dinilai terlalu tinggi. Ini bisa berdampak panjang. Misalnya mengganggu usaha warga setempat. Contoh konkretnya, mobil tak bisa parkir di pelataran bengkel lantaran trotoar terlalu tinggi. Atau usaha warga jadi terlihat kumuh lantaran elevasi trotoar dan rumah dan toko-toko di sekitarnya tak sama. 

Persoalan lain, kata Alfin, warga susah masuk ke kediaman mereka. Kalau ini dibiarkan, warga bisa saja inisiatif mengecor jalan sendiri yang ujungnya membuat badan jalan utama jadi berkurang. 

"Elevasinya ini ketinggian. Tidak ada akses warga untuk masuk. Nanti kalau mereka [warga] buat jalan ke luar, misal kanan-kiri masing-masing ambil 50 cm, berkurang badan jalan 1 meter," kata Alfin di sela-sela sidak.

"Kalau ini dibiarkan, otomatis jalan menyempit. Kita tidak tahu 10, 20 tahun lagi ini Bontang ramainya seperti apa. Apalagi ada proyek-proyek baru masuk. Orang luar ramai datang, akhirnya macet dan tidak tertanggulangi," tambahnya.

Hal yang juga disoroti Alfin ialah pemasangan stand bollard atau patok pembatas jalan yang pemasangannya dinilai asal-asalan. Patok pembatas ini punya bermacam fungsi, misalnya untuk meningkatkan estetika kota, melindungi pejalan kaki dari kendaraan, hingga keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

Dengan berbagai fungsinya itu, patok pembatas ini diharapkan bisa bertahan lama. Namun berdasar hasil temuan, patok bisa dengan mudah lepas dari tempatnya. Hal ini, menurut dewan, akibat kontraktor cacat dalam pemasangan.

Terakhir, paving block trotoar juga mendapat sorotan. Spesifikasinya dinilai sangat kurang karena mudah terkikis ketika dilalui.  

"Makanya saya selalu komitmen bicarakan soal perencanaan. Perencanaan harus baik. Karena kalau sari awal sudah ngawur, sampai belakang akan ngawur juga," tegasnya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Anwar Nurdin mencatat seluruh masukan dewan, dan segera mendesak kontraktor pelaksana, PT Tuah Persada Perkasa, segera menindaklanjuti segala kekurangan. Dia memastikan selama masa pemeliharaan, 12 bulan, seluruh masukan dewan sudah harus dituntaskan sebelum serah terima kedua.

"Ini jadi catatan kami. Kami pastikan sebelum serah terima, semua masukan dewan harus dituntaskan dulu," tandasnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp