Kaltimtoday.co, Penajam - Di tengah arus investasi yang terus bergerak ke arah proyek-proyek besar dan padat modal, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru menaruh perhatian serius terhadap keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 

Bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) PPU, Nurlaila, UMKM bukan hanya pengisi pelengkap dalam peta investasi daerah—tetapi justru salah satu komponen utama dalam memperkuat ekosistem ekonomi lokal.

"Memang kemarin di zaman Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, itu UMKM itu semua harus bikin NIB. Jadi memang UMKM ini cukup besar ya dari seluruh pelaku usaha atau investasi yang ada di PPU," kata Nurlaila saat ditemui di kantornya. 

Menurutnya, dari sisi jumlah, pelaku UMKM merupakan kelompok terbanyak dibandingkan usaha skala menengah dan besar. Meski kontribusi modalnya lebih kecil, kehadiran mereka jauh lebih masif dan menjangkau sektor-sektor kebutuhan dasar masyarakat.

"Kalau dari skala jumlah memang lebih banyak, tetapi karena permodalan pasti lebih kecil. Karena kalau pelaku usaha yang sedang ke tinggi kan memang sedikit, tetapi dari sisi permodalan dan investasinya lebih besar,"jelasnya.

DPMPTSP mencatat ribuan UMKM telah tercatat sebagai bagian dari ekosistem usaha aktif di PPU. Angka ini menjadi penting karena pemerintah daerah ingin memastikan bahwa transformasi perizinan digital dan dukungan kebijakan tidak hanya menyasar korporasi besar, tapi juga menjangkau usaha kecil yang punya daya saing.

"Kalau UMKM dari sisi jumlahnya memang cukup banyak, ada ribuan," kata Nurlaila.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa peluang UMKM untuk berkembang kini terbuka lebar. Tidak hanya melalui fasilitasi dari pemerintah daerah dan dinas teknis, tetapi juga karena semakin banyak dukungan dari berbagai sektor, termasuk lembaga keuangan, swasta, dan platform pengadaan barang dan jasa.

"Peluang UMKM ini peluangnya besar. Karena kita berharap, UMKM ini kan juga tidak hanya difasilitasi pemerintah melalui SKPD teknis, tetapi sudah banyak supportnya jadi mampu mengembangkan diri dan bisa berkompetisi," tegasnya.

Salah satu dorongan konkret dari DPMPTSP adalah membawa UMKM masuk ke dalam sistem e-Katalog, yakni platform digital pemerintah untuk belanja barang dan jasa. Dengan masuk ke dalam sistem ini, UMKM bisa bersaing secara lebih transparan, profesional, dan terbuka, bahkan dengan pelaku usaha dari luar daerah.

"Kan UMKM kita harapkan masuk ke ecatalog, sehingga bisa berkompetisi dengan skala modal yang lebih kecil,"ujar Nurlaila.

Namun, masuk ke e-Katalog bukan sekadar soal daftar. Menurut Nurlaila, komitmen Pemda PPU juga menyasar keberpihakan pada UMKM lokal. Selama kualitas produk dan jasa mereka bisa diandalkan, pemerintah daerah akan memprioritaskan UMKM asal PPU dalam pengadaan kebutuhan internal.

"Tetapi minimal kalau mereka sudah masuk di ecatalog, UMKM ini dari semua jenis usaha yang dibutuhkan oleh pemerintah selama ini, yang mungkin kita bekerjasama dan mampu menunjukkan kualitasnya, kita akan pilih UMKM dari PPU, dari wilayah kita sendiri sebagai prioritas," tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]