Kaltimtoday.co, Samarinda - Belum lama ini, wacana pemerintah pusat untuk memberlakukan pajak sembako menuai berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. Termasuk anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. Menurutnya, pajak tersebut bakal membebankan masyarakat.

Rencana sembako pajak itu diketahui ada dalam draf revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sutomo menyebut, di situasi pandemi seperti ini banyak masyarakat yang mengalami kesulitan. Terutama dalam hal ekonomi.

“Sebab efek dari pandemi sudah menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan bahkan dipecat dari perusahaan," ujar Sutomo Jabir ketika ditemui awak media belum lama ini.

Memang tak semua sembako akan dikenakan pajak. Diketahui terdapat klasifikasi tertentu untuk masyarakat golongan atas, menengah, dan ke bawah. Meski begitu, jika kebijakan ini benar direalisasikan maka akan dianggap kurang tepat. Sebab akan memicu inflasi dan efek domino.

"Meskipun ini diberikan pajak tetapi efeknya kepada masyarakat sangat terasa, dengan kondisi ekonomi kita yang anjlok saat ini sangat membebani jka itu diterapkan," jelas politisi dari Fraksi PKB itu.

Masyarakat akan merasa terbebani karena dilatarbelakangi oleh pendapatan yang sangat minim semenjak Covid-19 menyerang di Indonesia pada medio Maret 2020 silam. Banyak di antara mereka yang harus rela di-PHK dan masih berjuang mencari pekerjaan lain.

"Saya pikir sembako ini kebutuhan pokok masyarakat yang mestinya pemerintah harus memberikan subsidi untuk rakyat," lanjut Sutomo.

Legislator asal Dapil VI Bontang-Kutim-Berau itu juga menyebutkan bahwa, secara nasional PKB pun dengan tegas menolak rencana pemberlakuan pajak untuk sembako. Pun dirinya turut menolak wacana itu. Berhubung masih wacana, Sutomo berharap pemerintah pusat bisa mengkaji dan menimbang kembali perihal pajak itu.

"Saya secara pribadi melihat kondisi masyarakat saat ini tidak layak dan tidak cocok jika pemerintah memungut pajak dari sembako," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]