Kaltimtoday.co, Tenggarong - Ribuan usulan program pembangunan yang masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 disaring ketat. Hasilnya, sebanyak 1.106 usulan dinyatakan layak dan siap dijalankan dengan total anggaran mencapai Rp1,87 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna menyampaikan, seluruh program telah dikurasi berdasarkan urgensi pelayanan publik, regulasi, dan kapasitas fiskal daerah. Ribuan usulan lainnya harus gugur karena tidak memenuhi kriteria prioritas pembangunan.

“Dari ribuan usulan yang kami terima, kita sepakati 1.106 di antaranya untuk direalisasikan pada tahun 2026. Total nilai usulan yang disetujui mencapai Rp1,87 triliun, dan mencakup berbagai sektor esensial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Vanesa.

Kukar juga akan mengalokasikan Rp4,3 triliun untuk menjalankan 40 program strategis lintas perangkat daerah. Delapan sektor jadi prioritas, mulai dari kesehatan dan pendidikan, penguatan peran kecamatan, pengembangan kawasan ekonomi potensial, peningkatan infrastruktur hingga reformasi tata kelola pemerintahan.

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) saja, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp392 miliar. Dana tersebut difokuskan pada sektor pendidikan, layanan kesehatan dasar, penyediaan air bersih, keamanan lingkungan, dan kesiapsiagaan bencana.

Sejumlah proyek besar yang sempat tertunda akan kembali dilanjutkan. Salah satunya pembangunan bentang tengah Jembatan Sebulu senilai Rp421 miliar, serta perbaikan jalan dan pembangunan rumah ibadah di berbagai kecamatan.

Pemerintah juga menetapkan pembangunan fasilitas rawat inap di RS Muara Badak sebagai prioritas utama. Fasilitas ini akan memperkuat layanan kesehatan di kawasan pesisir dan wilayah tengah Kukar.

Tak kalah mencolok, rencana pembangunan pabrik minyak makan merah kembali dimajukan dengan anggaran mencapai Rp901 miliar. Proyek ini diharapkan menjadi motor hilirisasi kelapa sawit, sekaligus membuka lapangan kerja dan menambah nilai ekonomi lokal.

Selain usulan dari Musrenbang kecamatan, Bappeda juga menerima 6.773 Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota DPRD Kukar. Namun tidak semua bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran dan ketidaksesuaian dengan arah strategis pembangunan.

Vanesa menegaskan bahwa dokumen RKPD bukan sekadar formalitas. Ia meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerja mereka agar pelaksanaan berjalan konkret dan terukur.

"RKPD 2026 akan menjadi arah strategis bagi Kukar dua dekade ke depan. Seluruh OPD harus menyelaraskan program kerja mereka dengan dokumen ini,” tandasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]