Kaltimtoday.co, Samarinda - Upaya memastikan kualitas makanan bagi peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Samarinda terus dikebut. Dari total 34 dapur MBG yang terdaftar, sebanyak 24 dapur diketahui sudah beroperasi. Namun hingga 25 November 2025, baru 16 dapur yang dinyatakan memenuhi standar dan resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, Ismed Kusasih, mengungkapkan bahwa percepatan sertifikasi tengah dilakukan secara intensif. Ia menegaskan, meski proses dipercepat, evaluasi tetap dijalankan ketat agar standar kebersihan dan keamanan pangan tidak dikompromikan. 

“Kami melakukan percepatan pengurusan perizinan SLHS untuk dapur MBG yang beroperasi di Samarinda. Hingga kemarin, saya sudah menandatangani 16 sertifikat. Tapi penandatanganan ini bukan formalitas karena semuanya benar-benar memenuhi syarat,” ujar Ismed.

Menurutnya, tiga syarat utama harus dipenuhi sebelum dapur menerima SLHS, yakni sertifikasi penjamah makanan, pemeriksaan kesehatan, serta verifikasi lingkungan. Dari hasil evaluasi, 16 dapur yang telah tersertifikasi dinyatakan mematuhi seluruh persyaratan tersebut.

“Secara kesehatan sudah terpenuhi, verifikasi lapangan juga sudah dilakukan, dan pelatihan penjamah makanan ada semua. Dari 24 dapur yang sudah berjalan, delapan lainnya sementara berproses karena sudah memasukkan berkas,” jelasnya.

Untuk mempercepat penilaian lapangan, Dinkes melibatkan tenaga kesehatan lingkungan (kesling) dari 26 puskesmasyang tersebar di 10 kecamatan. Tenaga kesling ini ditugaskan langsung ke dapur MBG sesuai wilayah kerjanya untuk melakukan verifikasi sanitasi hingga memastikan kelayakan fasilitas.

“Verifikasi lingkungan dilakukan oleh tenaga kesling dari puskesmas. Mereka yang turun langsung. Pelatihan penjamah makanan juga kami lakukan secara proaktif supaya standar pelayanan MBG tetap terjaga,” tambah Ismed.

Meski begitu, ia mengakui bahwa pemeriksaan kesehatan penjamah makanan serta pengecekan kualitas air menjadi tahapan yang paling memakan waktu. Standar sanitasi harus dipastikan ketat agar dapur yang melayani ribuan siswa itu benar-benar aman.

“Yang agak panjang itu pemeriksaan kesehatan dan kadar air, sanitasi. Proses ini memang butuh waktu,” ujarnya.

Terkait pembiayaan pelatihan penjamah makanan, Ismed menyebut bahwa idealnya setiap dapur menginisiasi pelatihan secara mandiri. Namun Dinkes sempat membantu penyelenggaraan karena adanya anggaran dari bidang kesehatan lingkungan.

“Harusnya mereka yang menginisiasi pelatihan. Tapi kemarin anak-anak kesling dari Dinkes ada menganggarkan, jadi kami duluan. Kalau di Kaltim lain mungkin tidak sempat mengadakan, apalagi sekarang efisiensi anggaran,” pungkasnya.

Daftar 16 SPPG Samarinda yang menerima SLHS antara lain:

• SPPG Samarinda Ulu Jawa
• SPPG Gunung Kelua 2
• SPPG Loa Janan Ilir Rapak Dalam
• SPPG Samarinda Ulu Air Putih
• SPPG Samarinda Ulu Gunung Kelua 1
• SPPG Kota Samarinda Samarinda Ulu Air Hitam
• SPPG Sungai Pinang Mugirejo
• SPPG Lok Bahu Sungai Kunjang
• SPPG Lok Bahu 2 Sungai Kunjang
• SPPG Sungai Pinang Gunung Lingai
• SPPG Samarinda Kota Bugis
• SPPG Samarinda Kota Pasar Pagi
• SPPG Kota Samarinda Samarinda Utara Sempaja Utara
• SPPG Kota Samarinda Samarinda Utara Sempaja Barat
• SPPG Kota Samarinda Samarinda Seberang Baqa
• SPPG Kota Samarinda, Samarinda Seberang Baqa 2

Dengan distribusi 24 dapur MBG yang tersebar di sepuluh kecamatan, Dinkes optimistis proses percepatan dapat selesai dalam waktu dekat. Pemerintah berharap seluruh dapur MBG dapat segera memenuhi persyaratan SLHS agar layanan pangan bergizi untuk siswa berjalan aman dan sesuai standar.

[RWT]