Kaltimtoday.co - Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 akan menerima tunjangan rumah daripada fasilitas rumah dinas. Keputusan ini diambil karena kondisi rumah dinas di Kalibata yang sudah tua dan sering mengalami kerusakan.

Menurut Indra, alokasi anggaran untuk renovasi rumah dinas tidak lagi ekonomis.

"Rumah di Kalibata sudah sangat tua dan tidak efisien untuk dipelihara. Tambal di satu sisi, bocor di sisi lain," jelasnya. 

Selain itu, banyak anggota DPR yang sudah memiliki rumah pribadi di kawasan Jabodetabek, sehingga tunjangan lebih menguntungkan.

Indra menambahkan bahwa pemberian tunjangan akan memudahkan anggota DPR dalam hal pertanggungjawaban tanpa perlu khawatir soal pemeliharaan rumah dinas yang sering rusak. Meski demikian, besaran tunjangan masih dalam tahap pembahasan dan akan ditetapkan setelah terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan disetujui oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR.

Keputusan untuk memberikan tunjangan rumah dikonfirmasi melalui Surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September 2024. Surat tersebut menyebutkan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan, melainkan tunjangan perumahan yang berlaku sejak pelantikan pada 1 Oktober 2024.

Anggota DPR yang sebelumnya menjabat pada periode 2019-2024 diharuskan mengembalikan rumah dinas beserta inventarisnya paling lambat 30 September 2024. Dengan pemberian tunjangan ini, anggota DPR tidak diperbolehkan lagi menempati rumah jabatan tersebut.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp