Daerah
Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat Gelar Aksi, Evaluasi Kepemimpinan Jokowi dan Tolak Politik Dinasti
Kaltimtoday.co, Samarinda - Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat memadati depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/10/2023) dengan membawa 10 tuntutan. Korlap Aksi, Najib mengatakan bahwa secara umum, pihaknya hendak mengevaluasi kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden selama dua periode ini. Termasuk dugaan politik dinasti yang kini tengah ramai menjadi perbincangan.
Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang baru berumur 35 tahun, sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. Najib menegaskan bahwa hal tersebut telah mencederai konstitusi. Najib mengingatkan bahwa sebelum ada perubahan, usia minimal bagi capres dan cawapres adalah 40 tahun.
"Kita harus telisik kembali, 16 Oktober 2023 telah diputuskan MK Nomor 90/2023 bahwasanya capres dan cawapres boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah mengikuti pemilu dan jadi kepala daerah," ujar Najib.
Menurutnya, hal tersebut dilatarbelakangi oleh tendensi dari Jokowi untuk membangun politik dinasti, yakni dengan cara menembus ke peraturan-peraturan atau payung hukum yang berlaku.
Sepuluh tuntutan yang dibawa Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat itu di antaranya, usut tuntas pelaku pelanggaran HAM di Indonesia, menentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tolak politik dinasti, kembalikan UU Nomor 30/2002 tentang KPK, cabut UU Cipta Kerja, wujudkan reforma agraria sejati sesuai dengan UUPA Nomor 5/1960, dan menolak pengesahan revisi UU ITE pasal 27, 28, dan 45.
Serta turunkan kembali harga BBM, tolak dwifungsi ABRI, sahkan segera RUU Masyarakat Adat, dan usut tuntas seluruh pelaku tambang ilegal di Kaltim.
"Kami mengangkat seluruh rapor-rapor merah selama 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden RI juga," tegas Najib.
Najib mengatakan, estimasi massa yang hadir pada aksi kali ini sekitar 300-400. Dia mengatakan, perguruan tinggi se-Samarinda turut terlibat dalam aksi kali ini, termasuk Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta).
Najib memastikan, pihaknya tidak akan tinggal diam. Ke depannya, Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak.
"Hari ini, tujuan kami adalah pemboikotan jalur-jalur ekonomi agar massa di Samarinda ini terbangun dan memboikot Kantor Gubernur Kaltim," tandasnya.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- DPK Kaltim Dorong OPD Miliki Ruang Arsip Representatif dan Sistem Digitalisasi Dokumen
- Evaluasi Perpustakaan Keliling, DPK Kaltim Berkomitmen Tingkatkan Layanan di 2025
- Masyarakat Harus Jaga Ijazah Sebagai Dokumen Penting
- Banyak Diprotes Masyarakat, Bawaslu Kaltim: VIdeo Viral Tanpa Pelapor yang Jelas Sulit Kami Tindak Lanjuti
- Hak Pensiun Terabaikan, PT Pupuk Kaltim Didemo Mantan Karyawan