Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerataan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Aneka Tunjangan Guru Non ASN terus digencarkan dan diperluas, terkhusus di daerah Kutai Kartanegra (Kukar). Hal ini menjadi pokok bahasan dalam kegiatan Sosialisasi Percepatan PIP dan Program Aneka Tunjangan Guru Non ASN yang digelar di SDN 008 Tenggarong Seberang, Selasa (28/10/2025).

Kegiatan yang diikuti oleh para guru dan kepala sekolah se-Kutai Kartanegara ini menghadirkan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sebagai narasumber. Sosialisasi tersebut menjadi sarana bagi tenaga pendidik untuk memahami lebih dalam arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, terutama soal keberlanjutan PIP dan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN.

Dalam pemaparannya, Hetifah menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak bangsa. Karena itu, negara wajib hadir memastikan tidak ada anak yang terhenti pendidikannya karena keterbatasan ekonomi. 

“PIP menjadi jaring pengaman agar anak-anak dari keluarga miskin atau rentan tetap bisa bersekolah dan memperoleh kesempatan yang sama,” ujarnya melalui aplikasi daring.

Hetifah menjelaskan, Program Indonesia Pintar dijalankan berdasarkan Permendikbud No. 10 Tahun 2020 dan Inpres No. 7 Tahun 2014 sebagai payung hukum pemberian bantuan pendidikan. Sementara untuk tenaga pendidik non-PNS, pemerintah menerbitkan Peraturan Sekjen Kemendikdasmen No. 7 Tahun 2025 yang mengatur penyaluran insentif bagi guru PAUD, pendidikan dasar, dan menengah.

Ia menilai ketimpangan akses pendidikan masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Di wilayah pedesaan, sebagian besar masyarakat hanya berpendidikan SD, sedangkan di kota jumlah lulusan SMA dan perguruan tinggi jauh lebih besar.

“Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin jelas kesenjangan antara desa dan kota. Karena itu, kebijakan afirmatif seperti PIP harus terus diperkuat,” jelasnya.

Kalimantan Timur termasuk provinsi dengan angka partisipasi sekolah (APK) cukup tinggi dari SD hingga SMA. Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai program bantuan seperti PIP yang memberi ruang bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk tetap sekolah. Namun, pemerataan kualitas pendidikan perlu terus dijaga agar tidak hanya berhenti di angka statistik.

Selain itu, kesejahteraan guru non-ASN yang menjadi garda depan dunia pendidikan. Berdasarkan data Kemendikbudristek, lebih dari 785 ribu guru non-ASN di seluruh Indonesia telah menerima tunjangan dari anggaran Rp 13,2 triliun. Ratusan ribu guru PAUD nonformal juga menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), sementara 804 ribu guru difasilitasi sertifikasi, dan puluhan ribu lainnya menempuh program kualifikasi S1 atau D-IV.

Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi di lapangan. Mulai dari sinkronisasi data penerima PIP antarinstansi, keterlambatan aktivasi rekening siswa, hingga penurunan nominal insentif guru non-ASN dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kita perlu memperkuat validasi data agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegas Hetifah.

Hetifah telah mengajukan lima aspirasi utama. Pertama, menambah anggaran untuk menyesuaikan biaya PIP jenjang SD dan SMP. Kedua, memperluas cakupan PIP hingga ke jenjang TK dan pendidikan nonformal. Ketiga, meningkatkan insentif guru non-ASN. Keempat, memperkuat sistem validasi data penerima. Kelima, memastikan pendidikan inklusif dan merata bagi semua anak bangsa.

Dari sisi daerah, Plt Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Emy Rosana Saleh menilai, kegiatan ini sangat penting sebagai bentuk penyamaan persepsi antara pusat dan daerah. Menurutnya, penjelasan langsung dari Komisi X DPR RI memberi pemahaman yang lebih jelas bagi sekolah tentang alur dan kriteria penerima program.

“Sosialisasi ini membantu sekolah agar lebih cermat dalam memutakhirkan data siswa dan guru, sehingga program seperti PIP bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Diungkapkannya, banyak siswa di Kukar yang merasakan manfaat dari PIP. Begitu juga dengan para guru non-ASN yang menerima tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka di lapangan. 

“Guru-guru kita banyak yang tetap mengajar dengan penuh tanggung jawab meski statusnya non-ASN. Dukungan insentif ini tentu menjadi motivasi agar mereka terus memberikan yang terbaik untuk pendidikan Kukar,” tutupnya.

[RWT]