Samarinda
Anhar Paparkan Bukti Kinerja Pemkot Samarinda Tidak Maksimal
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar melakukan reses di masa sidang ke III di dapilnya untuk mendengarkan dan menampung berbagai usulan dari konsituennya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, ada paradigma dan sistem tata kelola pemerintahan yang dia anggap tidak sinkron antara lembaga legislatif dan eksekutif.
"Seharusnya legislatif ini, tinggal mengawal usulan-usulan yang disampaikan oleh kelurahan, kecamatan yang disampaikan melalui Musrembang," ungkap Anhar, Selasa (17/11/2020).
Menurutnya, aturan usulan yang dituangkan dalam pokok pikiran dewan sebatas formalitas saja. Di periode sebelumnya, aturan tentang pengusulan reses lebih terarah dibandingkan adanya aturan pokir tersebut.
Sementara itu, Pokir dewan hanya diakomodir sebagian kecil saja melalui musrembang yang dibahas oleh tim Pemkot Samarinda dengan elemen pemerintah kelurahan dan masyarakat.
"Kalau selama sistem dan aturan ini masih berlaku, saya yakin sampai kiamat pun pembangun semenisasi jalan dan infrastruktur tidak berjalan dengan baik," ujar Anhar.
View this post on Instagram
Menurut Anhar, kinerja selama ini yang dilakukan oleh tim Musrembang tidak sesuai harapan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semua usulan masyarakat yang ditampung oleh anggota legislatif tidak diindahkan oleh Pemkot. Dia pun mempertanyakan kinerja tim musrembang selama ini di berbagai tingkatan.
Lebih lanjut, kata Anhar semestinya anggota legislatif hanya mengawal kinerja Pemkot Samarinda melalui fungsi anggaran. Reses yang dilakukan lebih efisien dan real di lapangan bahwa kinerja Pemkot belum maksimal.
"Semua usulan masyarakat itu melalui reses, seharusnya diakomodir di musrembang, lalu dibahas dalam anggaran APBD. Hal ini diabaikan oleh Pemkot. Hemat saya ini tidak aspiratif," tutur Anhar.
Selain itu, Anhar juga menilai bahwa pokir ini terdapat nuansa yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu, seperti lelang proyek, sebab semua usulan masyarakat melalui reses tidak diakomodir.
Aspirasi masyarakat banyak yang dicoret karena ada berbagai kepentingan proyek tertentu.
"Saya melihat ada sistem barter dalam penyusunan APBD, banyak cara dan siasat menyalahi aturan, ada proyek ditender yang dibagi tiga, untuk mensiasati aturan oleh oknum tertentu," ungkap Anhar.
[SDH | RWT | ADV DPRD]
