Advertorial
APBD Kaltim Meningkat, Komisi IV DPRD Minta Pemprov Tentukan Sektor Prioritas
![APBD Kaltim Meningkat, Komisi IV DPRD Minta Pemprov Tentukan Sektor Prioritas](https://kaltimtoday.co/wp-content/uploads/2023/10/anggota-komisi-iv-dprd-kaltim-salehuddin-dok-dprd-kaltim-652a5ac3a893c.jpeg)
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan, Pemprov Kaltim harus memperhatikan beberapa aspek terkait kenaikan APBD Perubahan Kaltim tahun 2023 yang mencapai Rp 25 triliun. Menurutnya, penentuan sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pembangunan harus menjadi perhatian utama.
Ada beberapa sisi positif dari kenaikan jumlah APBD tersebut. Misalnya, menciptakan peluang karena bisa menopang pembangunan secara maksimal. Namun, serapan anggaran juga jadi tantangan.
"Dengan kenaikan APBD Kaltim pada 2023 ini, ada peluang untuk pembangunan infrastruktur dan pengoptimalan pelayanan publik," ungkap Salehuddin.
Namun, politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang mestinya perlu diperhatikan secara saksama oleh pemprov agar bisa menentukan prioritas. Misalnya, untuk sektor pendidikan.
Dia mengatakan, sektor pendidikan akan sangat krusial untuk menopang masa depan Kaltim. Terutama dalam meningkatkan kualitas SDM, apalagi Ibu Kota Nusantara (IKN) segera hadir di Kaltim.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim," tambahnya.
Menurut Salehuddin, pendidikan di Kaltim tak sekadar jadi tugas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Namun, semua pihak harus terlibat.
"Saya pikir semua pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat sumber daya manusia ini,” ujar dia.
Jika Pemprov Kaltim sudah menentukan prioritas, dia berharap agar ada percepatan serapan anggaran. Sebab realisasi anggaran yang efisien juga tak kalah penting.
Dia mengatakan, percepatan serapan anggaran harus dilakukan agar tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Jika Silpa terjadi, maka kualitas realisasi anggaran mesti dipertanyakan.
“Untuk mempercepat realisasi anggaran, sehingga kita dapat menghindari terjadinya Silpa yang signifikan,” tandasnya.
[RWT | ADV DPRD KALTIM]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Rudy Mas'ud-Seno Aji Terima Tantangan BEM KM Unmul Soal Adu Gagasan Jelang Pilgub Kaltim 2024
- Tim Rudy-Seno Yakinkan PDIP dan PPP Gabung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Kaltim 2024
- Rudy Mas’ud-Seno Aji Pasang Stiker di Angkot Samarinda, Biayanya Rp 80-100 Ribu per Bulan
- Revisi UU Desa Resmi Disahkan, Perangkat dan Pekerja Ekosistem Desa Dilindungi Jamsostek
- KKP Sambut Positif Program Makan Bergizi Gratis, Dorong Konsumsi Ikan untuk Cegah Stunting