Kaltimtoday.co, Tenggarong - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, memerintahkan verifikasi ulang penerima bantuan sosial (Bansos) di tengah temuan banyak ASN dan ekonomi menengah masih menerima Bansos. Langkah ini diambil setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengungkapkan sejumlah bantuan yang tidak tepat sasaran.

Dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Bansos yang digelar di Kantor Bupati Kukar pada Kamis (7/9/2023), Bupati Kukar, Edi Damansyah memimpin pertemuan tersebut bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono, serta dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, dan Kepala Desa. Bupati Edi mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah ini, yang bukan hanya dialami Kukar tetapi juga daerah-daerah lain di Indonesia.

Pada pertemuan ini, Edi meminta agar verifikasi dilakukan dengan lebih cermat dan menyeluruh. Salah satu masalah yang diidentifikasikan adalah adanya ASN dan warga dengan penghasilan menengah ke atas yang masih tercatat sebagai penerima Bansos. Mereka masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dengan alasan tertentu.

"Pekerjaan ini rutin namun kurang diperhatikan, karena persoalan data ini sangat penting. Kita tahu setelah hasil audit BPK di Kemensos RI," kata Edi.

Edi juga menekankan pentingnya peran Dinas Sosial (Dinsos) dalam mengoptimalisasikan tugas dan tanggung jawab mereka terkait dengan verifikasi Bansos. Dia mengingatkan kepala daerah harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mereka terima dari Kementerian Sosial bukanlah satu-satunya sumber verifikasi.

Kukar sudah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2022 yang telah diverifikasi dan divalidasi. Sebanyak 34 persen data tersebut terbukti tidak memiliki kesalahan penerimaan Bansos.

“Karena yang punya tanggung jawab ini Dinsos, yang (kena) kondisi akhirnya adalah kepala-kepala daerah atas tidak terverifikasi dengan baiknya dokumen itu. Dari tanda tangan kami ini menjadi evaluasi BPK RI,” ungkap Edi.

Dirinya meminta permasalahan tetap dilokalisir untuk perbaikan. Seluruh kepala desa, lurah, pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) hingga camat untuk berbagi peran dalam menuntaskan data ini.

Edi juga mengumumkan bahwa verifikasi data penerima bantuan sosial akan berlanjut hingga bulan September. Dia akan memantau secara berkala perkembangan progres verifikasi tersebut.

“Verifikasinya sudah berjalan, pertengahan bulan kita ketemu lagi untuk melihat progresnya,” tuturnya.

Selain itu, Bupati Edi menyoroti masalah dengan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-ng) yang digunakan untuk menginput data oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di seluruh Kukar. Dia meminta Kementerian Sosial untuk memeriksa kembali sistem aplikasi ini karena dianggap bermasalah oleh pihak Dinsos.

“Kami minta Kemensos kembali cek sistem ini. Karena menurut teman-teman Dinsos itu bermasalah di sistem ini,” tutupnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.