Kaltimtoday.co, Jakarta - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengadakan demonstrasi di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024). Aksi ini merupakan reaksi terhadap tindakan Presiden Joko Widodo, yang mereka nilai telah melakukan penyimpangan dari prinsip demokrasi negara.

Koordinator Pusat BEM SI, Hilmi As Shidqi, menyoroti adanya kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi, terutama dalam dua minggu terakhir. Menurutnya, sikap dari para guru besar dan civitas akademika terhadap politik Indonesia saat ini telah mengindikasikan kekhawatiran serius.

"Kami, sebagai akademisi, tidak memiliki kepentingan di Pemilu 2024, kecuali sebagai penjaga moral bangsa dan negara," ujar Hilmi.

Hilmi mengkritik Jokowi karena dianggap telah keluar dari jalur demokrasi dan menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

"Kami ingin mengingatkan Presiden Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi yang tepat dan menghindari penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Dalam demonstrasinya, para mahasiswa BEM SI menuntut lima hal utama:

1. Jokowi diminta untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia atas kerusakan marwah demokrasi dan berhenti melakukan tindakan sewenang-wenang menjelang Pemilu 2024.
2. Mendesak seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri karena dianggap gagal menjaga kenetralan dan kondusivitas selama pemilu.
3. Meminta Ketua KPU untuk mundur karena berulang kali melanggar etik, yang meningkatkan risiko intervensi politik dalam pemilu mendatang.
4. Menyerukan kepada para pemimpin daerah dan legislatif untuk menjunjung tinggi etika demokrasi dan kepatutan dalam semua tindakan mereka.
5. Mengajak mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk proaktif menggunakan hak pilih mereka dan mengawal proses pemilu 2024, serta melawan segala bentuk kecurangan.

Aksi BEM SI, sebut Hilmi, menunjukkan komitmen mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam memastikan integritas demokrasi dan kepemimpinan yang bertanggung jawab di Indonesia.

[TOS]