Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pengurus Komisariat Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur resmi dilantik untuk masa khidmat 2025–2027 di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Sabtu (4/10/2025).

Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar Dafip Haryanto menyampaikan, agar kepengurusan baru PMII Kaltim dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program-program pembangunan di Kukar.

“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat kepada pengurus PKC PMII Kaltim yang baru dilantik. Mudah-mudahan kepengurusan ini bisa menjadi mitra strategis Pemkab Kukar dalam pembangunan ke depan,” ujarnya.

Menurut Dafip, pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa. Ia menilai, gerakan mahasiswa seperti PMII berperan penting dalam menjaga efektivitas jalannya program pemerintah melalui fungsi kontrol sosial.

“Sebagai penyelenggara pemerintahan, kami tentu membutuhkan kontrol sosial. PMII bisa berperan di situ, menjadi pengingat dan sekaligus penggerak agar program pemerintah berjalan lebih baik,” lanjutnya.

Ia juga berharap, program kerja yang akan disusun oleh pengurus baru PMII Kaltim bisa bersinergi dengan agenda pembangunan daerah. Kolaborasi, kata dia, menjadi kunci agar semangat gerakan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada kritik, tapi juga pada solusi.

“Program mereka sebaiknya menyentuh aspek sinergi dengan pemerintah daerah. Kalau bisa saling mendukung, hasilnya akan jauh lebih terasa untuk masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, dalam sambutannya di acara pelantikan, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengingatkan para kader PMII untuk tidak cepat merasa nyaman dengan kondisi organisasi saat ini. Menurutnya, semangat perjuangan dan daya kritis mahasiswa harus terus dijaga agar PMII tetap relevan di tengah dinamika sosial politik.

“Kita tidak boleh terlena. Justru saat merasa nyaman, di situlah kita harus tetap waspada dan berjuang,” kata Seno di hadapan peserta pelantikan.

Ia menegaskan, PMII adalah mitra strategis sekaligus kontrol politik bagi pemerintah. Namun, setiap kritik harus didasari data yang valid dan argumen yang kuat agar tetap konstruktif dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak benar.

“Sekarang banyak berita hoaks dan potongan informasi yang menyesatkan. Karena itu, kader PMII harus cerdas dan objektif dalam menyikapi isu,” tandasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]