Kaltimtoday.co, Samarinda - Badan Gizi Nasional (BGN) menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berhasil menunjukkan kemajuan pesat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penilaian itu disampaikan oleh Deputi BGN Bidang Promosi dan Kerja Sama, Nyoto Suwignyo, saat menghadiri peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bugis yang berlokasi di Go Mall Samarinda, Jalan Bhayangkara, Kamis (6/11/2025).

Menurut Nyoto, perkembangan pelaksanaan MBG di Samarinda berlangsung sangat cepat dibanding beberapa bulan lalu. Saat pertama kali berkunjung pada April 2025, ia melihat kondisi persiapan masih minim. Namun kini, sudah ada 20 dapur MBG yang beroperasi penuh melayani ribuan siswa di berbagai sekolah. 

“Saya sangat senang melihat kemajuan ini. Bulan April lalu masih sepi-sepi saja, sekarang sudah siap 20 dapur dan semuanya berjalan,” ujarnya.

Ia optimistis target pembangunan 74 dapur MBG di Samarinda dapat terealisasi sepenuhnya pada 2025. Keberhasilan tersebut disebutnya mencerminkan keseriusan Pemkot dalam mendukung kebijakan nasional untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan makanan sehat dan bergizi seimbang setiap hari.

“Insyaallah tahun ini 74 dapur bisa terbangun di Samarinda,” kata Nyoto.

Terkait tantangan pasokan bahan pangan yang sempat disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun, BGN mendorong agar sinergi lintas wilayah terus diperkuat. 

“Kami menyarankan semua pihak harus berkolaborasi. mulai dari pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, desa, provinsi, hingga pusat, bahkan lintas provinsi,” jelasnya.

Sebagai langkah pendukung, BGN kini tengah menyiapkan sistem digital berbasis aplikasi untuk memantau ketersediaan bahan pangan secara real-time di setiap daerah. 

Melalui sistem ini, data pasokan dapat terintegrasi, sehingga daerah yang mengalami kekurangan bahan baku bisa segera ditangani.

“Yang paling ideal adalah setiap daerah menyiapkan bahan bakunya sendiri,” terangnya.

Lebih lanjut, Nyoto menilai Dapur SPPG Bugis yang baru diresmikan berpotensi menjadi model percontohan bagi daerah lain di Kalimantan Timur. Ada tiga aspek utama yang menjadikannya unggul. 

Pertama, pemanfaatan aset daerah yang sebelumnya kurang produktif kini digunakan untuk kepentingan sosial. Kedua, jaminan mutu dan higienitas karena dapur dikelola oleh penyedia katering berpengalaman. Ketiga, penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi penjamah makanan.

“Dapur ini tidak hanya berfungsi untuk produksi, tetapi juga menjadi tempat pembelajaran bagi pengelola katering lain agar mampu memenuhi standar higienitas dan sanitasi,” jelasnya. 

Ia menambahkan, setiap dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikasi Higienis dan Sanitasi (SHS) sebagai jaminan kualitas. “Kami membantu pemerintah kota dalam menyiapkan rekomendasi dan memastikan setiap dapur memenuhi standar higienitas serta sistem logistik yang ditetapkan,” sambungnya.

Menurut Nyoto, langkah yang diambil Pemkot Samarinda ini patut dijadikan rujukan bagi daerah lain karena mampu mengoptimalkan aset lokal untuk program sosial yang berdampak luas. 

“Pemanfaatan aset BUMD untuk dapur MBG ini langkah strategis. Ini bisa menjadi contoh nyata bagi wilayah lain di Indonesia,” tutupnya.

[NKH]