Kaltimtoday.co, Bontang - Kepala Pelaksana BPBD Bontang, Usman, menjadi narasumber dalam kegiatan Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Menuju Bontang Layak Huni dan Berbenah di Hotel Bintang Sintuk, Kamis (27/11/2025). Pada forum tersebut, BPBD diminta memaparkan peran dan kontribusinya dalam pemenuhan aspek keselamatan permukiman, khususnya yang berkaitan dengan daerah rawan bencana.

Usman menjelaskan bahwa SPM perumahan memiliki keterkaitan langsung dengan tugas BPBD, terutama dalam hal pemetaan wilayah rawan bencana. Pemetaan tersebut mengacu pada Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disusun BPBD.

“Dokumen KRB menjadi dasar penting untuk mengetahui potensi bencana di wilayah kota. Dari pemetaan itu terlihat bahwa banjir dan tanah longsor masih menjadi potensi terbesar di Bontang,” kata Usman.

Ia menegaskan bahwa potensi bencana lain seperti kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana sosial juga tetap diperhitungkan dalam penyusunan mitigasi. Melalui survei lapangan hingga tingkat RT, BPBD memvalidasi sebaran kerawanan serta dampak luasan yang berpotensi terjadi pada permukiman warga. Data tersebut menjadi rujukan untuk pemerintah dalam penataan kawasan.

Dalam pemaparannya, Usman turut menjelaskan tahapan manajemen bencana yang meliputi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Di tahap pra bencana, BPBD menekankan pentingnya mitigasi terutama untuk kawasan permukiman baru agar tidak dibangun di lokasi berisiko. Di tahap saat bencana, BPBD menjalankan berbagai upaya penanganan seperti kaji cepat, evakuasi warga, penyediaan dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga perlindungan kelompok rentan.

“Semua layanan darurat ini kami jalankan untuk memastikan keselamatan masyarakat ketika bencana terjadi,” ujar Usman.

Sementara itu pada tahap pasca bencana, BPBD melaksanakan pengumpulan data kerusakan dan kerugian, serta mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi fisik maupun non fisik. Usman menegaskan bahwa seluruh rangkaian tugas tersebut hanya dapat berjalan optimal apabila pemetaan risiko dimasukkan dalam perencanaan kawasan.

"Kami berharap pemahaman ini dapat bersinergi dalam penerapan SPM bidang perumahan dan mempertimbangkan aspek kerawanan bencana di wilayah kota bontang. Sehingga pelayanan ke masyarakat, khususnya jika terjadi bencana mendapatkan layanan yang optimal,'' tutupnya.

[ADV BPBD BONTANG]