Kaltimtoday.co, Bontang - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bontang berpartisipasi aktif dalam Workshop Metadata Statistik Sektoral yang digelar Diskominfo Bontang di Ballroom Hotel Bintang Sintuk, Rabu (29/10/2025). Kehadiran BPBD menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data kebencanaan, terutama yang berkaitan dengan standar Satu Data Indonesia.

Kegiatan yang menghadirkan produsen data dari berbagai perangkat daerah ini bertujuan menyamakan pemahaman tentang penyusunan metadata sesuai standar Badan Pusat Statistik. Bagi BPBD, penyelarasan data sangat krusial mengingat instansi ini memproduksi banyak informasi vital terkait potensi bencana, kesiapsiagaan, hingga statistik kejadian bencana setiap tahun.

Ariyanto, perwakilan BPBD Bontang yang hadir dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa data kebencanaan punya struktur khusus yang harus akurat dan konsisten. Ia mengatakan bahwa BPBD menyajikan beberapa kelompok data strategis, terutama data potensi rawan bencana yang dihimpun melalui Dokumen Kajian Risiko Bencana.

“Data potensi rawan bencana merupakan dasar mitigasi dan saat ini sedang dalam proses legalisasi. Dokumen itu memuat informasi terkait kerawanan dan menjadi acuan penting dalam perencanaan kebencanaan,” ujar Ariyanto.

Selain itu, BPBD juga mencatat data kejadian bencana secara time series baik per tahun, triwulan, maupun bulanan. Data tersebut menjadi tolok ukur untuk melihat tren dan efektivitas respons penanggulangan. Ariyanto menambahkan bahwa BPBD memiliki mandat Standar Pelayanan Minimal yang mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, serta kesiapsiagaan melalui pelatihan dan simulasi.

“Seluruh peserta kegiatan sosialisasi maupun latihan di sekolah dan komunitas menjadi bagian dari rekapitulasi data kami setiap tahun,” katanya.

Melalui workshop metadata ini, BPBD Bontang berharap proses pengelolaan data semakin rapi dan terintegrasi. Ariyanto menegaskan bahwa peningkatan kualitas metadata akan memperkuat validitas informasi kebencanaan.

“Kami ingin memastikan seluruh data yang kami hasilkan dapat dipahami, dibandingkan, dan dimanfaatkan lintas instansi sehingga mendukung kebijakan berbasis data,” tutupnya.

[ADV BPBD BONTANG]