Kaltimtoday.co, Bontang - BPBD Bontang menegaskan bahwa pemetaan risiko bencana dan penguatan mitigasi wajib menjadi fondasi dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Bontang, Usman, saat memaparkan materi terkait keterkaitan SPM dengan penanganan daerah rawan bencana di kawasan permukiman. Intinya, pembangunan hunian di Bontang harus selaras dengan data risiko dan tata kelola kebencanaan.

Usman menjelaskan bahwa dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun BPBD menunjukkan banjir dan tanah longsor masih menjadi potensi terbesar di Kota Bontang. Selain itu, terdapat ancaman lain seperti kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana sosial.

“Data KRB memperlihatkan risiko yang harus diantisipasi sejak tahap perencanaan kawasan, agar permukiman tidak berkembang di lokasi yang memiliki tingkat bahaya tinggi,” kata Usman.

Ia menambahkan, pemetaan tersebut diperkuat survei lapangan hingga skala RT untuk melihat sebaran ancaman secara faktual. Informasi ini kemudian digunakan BPBD dalam penyusunan materi edukasi dan penentuan prioritas mitigasi. Pada tahap pra bencana, BPBD menekankan penyuluhan, sosialisasi kebencanaan, pemenuhan sarana seperti APAR, hingga pelatihan simulasi evakuasi. Edukasi keselamatan di perairan juga menjadi bagian penting, termasuk pengenalan potensi bahaya, kelayakan alat apung, serta latihan pertolongan di air.

Saat bencana terjadi, BPBD melakukan kaji cepat, pencarian dan penyelamatan, penyediaan kebutuhan dasar, dapur umum, hunian sementara, hingga pendampingan psikososial. Setelah itu, tahapan pasca bencana dilakukan melalui pendataan kerusakan, pengolahan kerugian, serta penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai dasar pemulihan kawasan.

Usman menegaskan kembali bahwa seluruh proses tersebut harus menjadi bagian dari perumusan SPM perumahan rakyat agar kebijakan tidak hanya membangun hunian, tetapi juga menjamin keselamatan warganya.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kawasan permukiman di Bontang dibangun dengan mempertimbangkan risiko, kesiapsiagaan, dan perlindungan terhadap warga, karena itulah inti dari SPM yang berkualitas,” tutupnya.

[ADV BPBD BONTANG]