Kaltimtoday.co, Samarinda - Aksi BEM KM Universitas Mulawarman (Unmul) menyebut Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebagai "Patung Istana Merdeka" saat melawat ke Samarinda pada 2 November 2021, berbuntut panjang. Presiden BEM KM Unmul Abdul Muhammad Rachim dilaporkan ke polisi. 

Laporan itu diketahui dari surat panggilan yang dilayangkan Polresta Samarinda B/1808/XI/2021. Dalam surat itu, dasar pemanggilan berdasarkan laporan R/LI/457/XI/2021/RESKRIM, pada  2 November 2021 yang ditindaklanjuti Polresta Samarinda pada hari yang sama dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Sp. Lidik/ 1785 / XI/2021. 

Atas panggilan dari Polresta Samarinda itu, Presiden BEM KM Unmul Abdul Muhammad Rachim ketika dikonfirmasi menegaskan bakal memenuhi panggilan tersebut. Pihaknya didampingi tim advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unmul. 

"Saya Insyaallah hadir untuk memenuhi panggilan dari polisi," kata Rachim, ketika dikonfirmasi, Selasa (9/11/2021).

Baca Juga: Dilaporkan Tim Hukum Paslon 01, Dosen Ekonomi Unmul Prof. Jiuhardi Tegaskan Sikap Netral

 

Baca Juga: Unmul Resmikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pertama di Kaltim dengan 56 Dental Unit

Baca Juga: Pemuda yang Tidak Berani Bersumpah

Baca Juga: Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unmul Diresmikan, Cobra Dental Berikan Dukungan Perangkat Medis hingga Ambulans

View this post on Instagram

Baca Juga: BEM KM Unmul Minta Paslon di Pilgub Kaltim Jangan Balas Kritik dengan Lapor Polisi

Baca Juga: Pengaruh Black Campaign dan Negative Campaign di Pilgub Kaltim, Pengamat: Potensi Blunder dan Berbalik Arah Dukungan

Baca Juga: Komitmen Demokrasi, Rektor Beri Kesempatan Sama kepada Rudy Mas'ud dan Isran Noor untuk Beri Kuliah Umum di Unmul

Baca Juga: Beri Kuliah Umum di Unmul, Hilmar Farid Ajak Generasi Muda Bangun Ekosistem Kebudayaan Nusantara

Baca Juga: Dirjen Kebudayaan Beri Kuliah Umum di UNMUL, Bangun IKN sebagai Suluh Kebudayaan Nasional

Baca Juga: Civitas Akademika Unmul Rayakan Malam Sarasehan di Puncak Dies Natalis ke-62

Baca Juga: Unmul Gelar Rapat Senat Terbuka dan Kukuhkan 4 Guru Besar dalam Dies Natalis ke-62

Baca Juga: Rektor Unmul Penuhi Panggilan Bawaslu Soal Dugaan Dukungan ke Isran Noor di Acara Wisuda

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: UNMUL Gelar Rapat Kerja KUC bersama Perguruan Tinggi di Kalimantan, Komitmen Dukung Percepatan Pembanguan IKN 

Rachim mengaku sangat prihatin atas upaya kriminalisasi terhadap kritik yang disampaikan BEM KM Unmul ke Wapres Ma'ruf Amin. Menurut dia, kritik itu disampaikan murni sebagai bentuk keprihatinan terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin.

Selama memimpin Indonesia, menurut dia, bersama Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin tidak banyak menyelesaikan masalah. Di Kaltim misalnya, masalah lubang tambang yang terus memakan korban dibiarkan. Begitu juga dengan maraknya tambang batu bara ilegal. 

"Banyak yang bilang kami tidak beradab. Padahal kami menyampaikan kritik ke pejabat publik sah-sah saja. Kami tidak ada niat menyerang pribadi. Kami mengkritik kinerja,” tegas Rachim.

Sebelumnya, Rektor Unmul Prof Masjaya mengecam kritik yang disampaikan BEM KM Unmul. Prof Masjaya minta agar kritik Wapres Ma'ruf Amin sebagai "Patung Istana Merdeka" dihapus. Selain itu, dia juga minta BEM KM Unmul minta maaf ke Ma'ruf Amin dan masyarakat. 

Meski dikecam, puluhan dosen Unmul justru memberikan dukungan ke BEM KM Unmul. Dosen menilai, kecaman yang disampaikan Rektor Unmul Prof Masjaya itu pembatasan kebebasan berpendapat bagi civitas akademik. Kebebasan yang dilindungi konstitusi, khususnya Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, serta dalam Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

[TOS]