Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu menggelar rapat di Hotel Borobudur Jakarta. Kegiatan tersebut mendapat sorotan dari masyarakat, di tengah efisiensi anggaran. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud juga sempat mengatakan bahwa pihaknya sedang membatasi rapat-rapat di hotel menghadapi kebijakan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan rapat strategis dan bersifat khusus, bukan kegiatan rutin yang membebani anggaran daerah.

“Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ingin melakukan optimalisasi PAD dengan cara bertemu langsung para wajib pajak. Karena itu, pertemuan digelar di Jakarta agar yang hadir adalah para pengambil keputusan atau pemilik perusahaan,” jelasnya pada Selasa (4/11/2025).

Lebih lanjut, Sri menjelaskan bahwa ada ratusan perwakilan perusahaan besar dari sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, yang hadir di rapat tersebut. 

Pemprov Kaltim menekankan pentingnya kepatuhan pajak daerah, termasuk pajak alat berat, pajak air permukaan, kendaraan berpelat luar Kaltim, serta pendaftaran Pajak Penghasilan (PPh) di wilayah Kaltim.

Pemprov Kaltim juga mengimbau perusahaan untuk membeli bahan bakar dari wilayah Kaltim agar pajaknya dapat berkontribusi pada pendapatan daerah. Data terbaru, terdapat sekitar 5.000 unit alat berat di Kaltim, namun baru 2.000 unit yang membayar pajak.

“Kalau rapat dilakukan di Samarinda, yang datang biasanya bukan pengambil keputusan. Tapi kali ini langsung owner-nya yang hadir. Respon mereka positif, bahkan ada yang langsung menyatakan kesiapannya membayar pajak alat berat,” tambahnya.

Alasan pemilihan Hotel Borobudur Jakarta pun bukan tanpa alasan. Kapasitasnya mampu menampung ratusan peserta dan biayanya masih sesuai standar dan mampu dibiayai oleh Pemprov Kaltim.

“Kalau di kantor kami punya aula sebesar itu, tentu akan kami gunakan sendiri. Tapi karena peserta hampir 200 orang, hotel dipilih atas pertimbangan kapasitas dan efisiensi biaya,” tutupnya.

[RWT]