Diduga Lakukan Penyimpangan Dana Hibah, Yayasan Melati Dilaporkan ke Kejati Kaltim

Kaltim Today
08 Juli 2021 18:17

Perwakilan dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP), Iskandar saat menyambangi Kejati Kaltim. (IST).

Kaltimtoday.co, Samarinda - Polemik antara SMA 10 Samarinda dan Yayasan Melati masih belum menemukan titik terang. Selain kejelasan perihal aset, dana hibah dan dana beasiswa yang diterima Yayasan Melati dari Pemprov Kaltim juga dipertanyakan.

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) pun menggelar aksi damai di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim pada Kamis (8/7/2021). Persoalan tersebut menjadi alasan bagi AMPP untuk segera ditangani.

Baca Juga: Disdikbud Samarinda Gandeng Dishub untuk Meningkatkan Keamanan Sekitar Sekolah dengan ZoSS

Baca Juga: Pemkot Samarinda Donasi Telur Sehat ke 846 Anak Penderita Stunting

Perwakilan AMPP, Iskandar mengungkapkan bahwa pihaknya menduga terdapat indikasi penyimpangan dana hibah dari yayasan saat berdirinya SMA 10 pada 1994. Sampai akhirnya dana hibah diputus pada 2014 silam.

"Ada dana mengalir dari APBN, APBD, maupun pihak ketiga. Sampai sekarang masih belum jelas pertanggungjawabannya," ungkapnya kepada awak media.

Baca Juga: Ada Instruksi dari Pusat, GPdI Jemaat Pniel Bengkuring Temui Kemenag Samarinda Bicarakan Soal Administrasi Pembangunan Gereja

Baca Juga: Proyek Drainase di Jalan PM Noor Bermasalah, Andi Harun akan Beri Sanksi Tegas ke Pejabat Terkait

Iskandar memberi contoh perihal beasiswa untuk siswa pada 2008. Disebutkannya, siswa SMA 10 mendapat beasiswa sekitar Rp 1 miliar. Namun, Yayasan Melati diklaim tetap memungut biaya untuk siswa. Dari temuan dugaan itu, AMPP akhirnya memutuskan untuk mengirimkan laporan terkait dugaan penyelewengan dana ke Kejati Kaltim.

"Sebagai bukti, kita bawa keputusan MA (Mahkamah Agung) tahun 2014 dan fotokopi surat instruksi eksekusi dari pihak Pemprov," lanjutnya.

Baca Juga: Anggota DPRD Samarinda Kritik PDAM Tirta Kencana, Abdul Rohim: Banyak Protes Warga, Pelayanan Air Belum Memadai

Fotokopi surat instruksi itu terhitung ada 3. Rinciannya, 2 surat dari mantan Sekretaris Provinsi Kaltim (Sekprov), Meiliana pada 2015 yang menyatakan untuk memindahkan semua siswa SMP Melati agar pindah ruang kelas. Sebab kelas yang dimaksud akan digunakan untuk siswa SMA 10. Kemudian, ada pula surat instruksi dari mantan Sekprov Kaltim, Rusmadi Wongso pada 2016.

Baca Juga: Tanggap Darurat TPA Bukit Pinang: 75% Api Padam, Upaya Pemadaman Terus Diperkuat

Sementara itu, Kasi Penanganan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto yang menerima AMPP mengungkapkan pihaknya sangat mengapresiasi aksi damai tersebut.

Baca Juga: Dampak Kebakaran TPA Bukit Pinang, 9 Warga Komplek Sekumpul Alami Gejala ISPA

"Pelaporan suatu tindak pidana di Kejati kan ada aturan. Harus ada identitas pelapor jelas secara tertulis dan ada bukti awal pendukung," ungkap Toni.

Baca Juga: Antisipasi Kasus Bullying, Disdikbud Samarinda Imbau Sekolah Buat Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan

Data yang sudah diserahkan AMPP telah diterima dan sesegera mungkin diajukan ke Kepala Kejati Kaltim.

Baca Juga: Pj Gubernur Pengganti Isran Noor Dilantik 2 Oktober di Jakarta, Anggota DPR hingga Kepala Daerah Se-Kaltim Diundang

"Kita nanti menunggu petunjuk pimpinan setelah itu. Intinya, kita berikan pelayanan terbaik sesuai dengan tupoksi yang ada di kita," tandasnya.

Baca Juga: Dies Natalis ke-61 Tahun, Ustadz Tiar Anwar Bachtiar Asal Bandung Jadi Penceramah di Unmul Mengaji

[YMD | TOS]

Baca Juga: Eks Bandara Temindung Bakal Jadi Creative Hub, Pemprov Kaltim: Tak Mungkin Jadi Relokasi Pedagang Pasar Pagi