Kaltimtoday.co, Penajam - Di tengah dorongan digitalisasi sistem belanja barang dan jasa pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menempatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai aktor utama dalam ekosistem pengadaan daerah. 

Namun, proses ini tidak serta-merta berjalan tanpa kendala. Kepala DPMPTSP PPU, Nurlaila, menegaskan bahwa perubahan ini harus tetap berjalan selaras dengan kepatuhan terhadap regulasi dan kualitas penyedia barang dan jasa.

"Tetapi kita juga memastikan, karena kita juga dikejar dengan regulasi, dengan pengawasan dan pemeriksaan,"ujarnya.

Menurut Nurlaila, DPMPTSP tidak sekadar membuka akses UMKM ke dalam sistem pengadaan seperti e-Katalog dan MBizmarket, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme. 

Kualitas layanan dan produk menjadi elemen penting yang harus dikembangkan agar UMKM mampu bersaing secara sehat dan berkelanjutan dalam platform digital tersebut.

"Jadi bagaimana teman-teman UMKM bisa meng-upgrade mutu, kualitas, dan profesionalisme dalam penyediaan mereka kepada pemerintah itu pasti kita akan pilih di dalam prosesnya," katanya.

Pendekatan ini bukan tanpa alasan. Nurlaila menyebut bahwa transformasi digital dalam pengadaan bukan hanya soal percepatan transaksi, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas anggaran dan efisiensi belanja pemerintah. Dengan UMKM lokal yang mampu menunjukkan kredibilitas dalam penyediaan produk dan jasa, maka ruang ekonomi di daerah pun ikut bergerak.

"Secara pelan-pelan itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi UMKM itu sendiri dan kelasnya bisa naik secara perlahan-lahan," ujarnya.

Menurutnya, pemberdayaan UMKM melalui sistem pengadaan modern dapat mempercepat distribusi ekonomi lokal. Dalam praktiknya, semakin banyak UMKM yang terlibat dalam rantai belanja daerah akan mempercepat sirkulasi uang di dalam wilayah PPU itu sendiri—dari produsen ke konsumen, dari penyedia ke pemerintah, hingga kembali ke masyarakat.

"Saya rasa juga, distribusi atau pergerakan ekonomi akan lebih cepat kalau pemberdayaan UMKM kita sendiri di media pengadaan barang dan jasa," lanjut Nurlaila.

DPMPTSP PPU juga terus memberikan pendampingan teknis agar UMKM tidak hanya sekadar terdaftar di sistem digital, tetapi juga aktif dan produktif dalam mengikuti proses pengadaan. Menurut Nurlaila, e-Katalog dan MBizmarket bukan hanya tempat pamer produk, tetapi ruang kompetisi yang menuntut pelaku usaha terus berinovasi dan menjaga kualitas.

"Dengan UMKM mau maju dan berubah lebih baik dari segi pelayanan dan produknya yang ditawarkan, saya rasa bisa bersaing di ecatalog dan MBiz," tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO PPU]