Kaltimtoday.co, Tenggarong - Inovasi pengelolaan sampah di ruang publik mulai dilirik DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Anggota Komisi IV DPRD Kukar Sopan Sopian mengusulkan, program penukaran sampah plastik dengan akses Wi-Fi gratis sebagai cara baru untuk mendorong masyarakat lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya.

Pendekatan seperti ini dinilai terbukti efektif di beberapa daerah lain, dan berpotensi besar diterapkan di Kukar. 

“Saya pernah lihat di Banjarmasin, botol plastik bisa ditukar dengan akses Wi-Fi. Ini menarik kalau bisa kita terapkan di Kukar,” ujarnya.

Sopian mengatakan, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan tidak bisa diatasi hanya dengan imbauan. Masyarakat membutuhkan dorongan yang membuat mereka merasa mendapat manfaat langsung. Wi-Fi dianggap menjadi insentif yang relevan, terutama bagi generasi muda yang banyak beraktivitas di taman dan ruang terbuka. 

“Orang jadi termotivasi karena ada manfaat yang mereka rasakan langsung,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa inovasi semacam ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban lingkungan sekaligus menghidupkan ruang publik. Taman kota yang dilengkapi mesin penukar sampah dan perangkat Wi-Fi, menurutnya, bisa menjadi ruang edukasi sekaligus rekreasi yang lebih menarik bagi warga.

Meski fokus pada insentif, Sopian juga mengingatkan pentingnya pendidikan lingkungan sejak usia dini agar perubahan perilaku berlangsung jangka panjang. Seperti di Desa Kayu Batu, desa tersebut sudah memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti alat pencacah plastik dan tempat pembakaran. Fasilitas itu bisa menjadi sarana belajar bagi anak-anak dan pelajar. 

“Mereka bisa lihat langsung proses daur ulang, bukan hanya teori,” jelasnya.

Politisi Gerindra ini mengakui tantangan terbesar justru berasal dari perilaku orang dewasa yang masih kurang disiplin menjaga kebersihan. Karena itu, ia menilai perlu kombinasi antara edukasi sejak dini dan inovasi insentif bagi masyarakat umum. 

“Pendekatannya memang harus kreatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sopan berharap gagasan ini dapat dipertimbangkan pemerintah daerah dan desa sebagai bagian dari upaya membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]