Kaltimtoday.co, Kutai Timur -Persoalan banjir terus menghantui tiga desa yang terletak di Kecamatan Kaubun, tepatnya Desa Bumi Etam, Desa Kadungan Jaya dan Desa Pengadan Baru. Warga menuntut keseriusan pemerintah guna mencari solusi atas persoalan ini. 

Salah seorang warga Desa Bumi Etam Yohanes Delson Moa Pedo mengatakan, bila banjir melanda, bisa dipastikan rumahnya ikut tenggelam. Ia khawatir bila ini dibiarkan, lama kemalaman kediamannya bisa rusak bahkan hancur digilas banjir. Oleh sebab itu, ia menuntut pemerintah mencarikan solusi atas persoalan ini. Jangan sampai warga terus-terusan menjadi korban banjir, sementara pemerintah seolah mengabaikan bencana tersebut. 

"Kami menuntut berkomitmen pemerintah segera mencari solusi supaya kami bisa merasakan tinggal dengan nyaman," beber pria yang akrab disapa Yandres ini, Kamis (18/5/2023). 

Hal senada diungkapkan warga Kaubun lainnya yakni Yohanes Richardo Nanga Wara. Dia menuntut agar ada rapat dengar pendapat yang difasilitasi DPRD guna mencari solusi atas persoalan ini. Dalam rapat tersebut, ia meminta agar seluruh pihak dilibatkan di dalamnya, seperti Pemkab Kutim, DPRD, pemerintah desa dan kecamatan, serta perwakilan warga. Dan tak kalah penting, menghadirkan perusahaan yang bermarkas di sekitar Kecamatan Kaubun. 

"Kita harus kritis terhadap kondisi Kaubun yang belakangan makin sering kebanjiran. DPRD harus membuka dialog membahas ini. Apalagi sebagai wakil rakyat mereka tentu harus berpihak dan hadir ketika rakyat menghadapi persoalan," tegas Richardo. 

Dia menambahkan bahwa persoalan banjir adalah masalah bersama. Itu sebabnya, dalam mencari solusi atas persoalan ini, tidak segelintir orang saja yang dilibatkan, namun banyak pihak. Menurutnya dengan mengedepankan dialog, kemungkinan bakal banyak gagasan dan saran baru hadir. Yang nantinya dapat dikerucutkan menjadi solusi penanganan masalah banjir di Kaubun. 

"Tentu saja banjir menjadi hal krusial, kami menginginkan semua pihak terlibat untuk perbaikan masalah ini. Harapannya kelak bakal hadir gagasan serta kebijakan baru yang pro terhadap masyarakat serta lingkungan," ujarnya. 

Sementara itu, tuntutan warga agar DPRD menggelar RDP terkait persoalan banjir Kaubun mendapat respon positif dari anggota DPRD Kutim Dapil V Komisi C Ahmad Gazali. Menurutnya masukan yang ditawarkan itu menarik untuk ditindaklanjuti.

"Saya sangat tertarik dengan ide ini. Saya coba komunikasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Perusahaan setempat sehingga duduk dan dialog bersama," kata Politikus PPP ini. 

Dia menambahkan, anggota DPRD Kutim mestinya turut bertanggung jawab dan memiliki beban moral mengawal persoalan ini hingga tuntas. Menurut pria yang akrab disapa Bang Jalil ini, sebagai wakil rakyat, DRPD mesti hadir dan mencari jawaban atas persoalan yang menimpa warga. 

"Semua akan kami panggil, termasuk perusahaan yang beroperasi di sekitar Kaubun," tandasnya.

[RWT]