Samarinda
DPRD Samarinda Minta Pemkot Gencarkan Sosialisasi hingga Perluas Lahan E-Parking

Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota DPRD Samarinda, Guntur meminta Pemerintah Kota (Pemkot) agar gencar melakukan sosialisasi terhadap mekanisme penggunaan E-parking, pasalnya banyak masyarakat yang merasa bingung dan mengeluh cara pengoperasiannya.
"Pemkot Samarinda harusnya bersosialisasi secara rutin kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kebingungan ketika E-parking diberlakukan di tempat. Jangan sampai membuat kaget masyarakat," ungkap Guntur di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat pada Kamis (1/7/2021).
Menurutnya pedapatan asli daerah (PAD) di sektor parkir sangat menjanjikan, jika dikelola melalui E-parking. Sebab anggarannya masuk Pemkot tidak lagi bocor ke pihak-pihak yang berkepentingan.
Politisi Demokrat tersebut mengatakan, pihak Komisi III DPRD Samarinda pun telah melakukan studi banding terkait penerapan e-parking di Surabaya, dia mengakui proses pengoperasian nampak ribet.
"Kami ingin Pemkot melalui tim teknisnya melayani e-parking ini jangan sampai meribetkan, harus memudahkan. Karena sektor ini sangat besar untuk masuk PAD," tutur Guntur.
Kendati demikian, Guntur berharap penerapan e-parking tersebut dapat diperluas di berbagai tempat keramaian, sehingga PAD Samarinda dapat naik signifikan. Karena banyak pembangunan di Samarinda yang perlu digenjot namun anggaran tidak mendukung.
[SDH | ADV]
Related Posts
- DPRD Tanggapi Surat Edaran Disdikbud Samarinda Soal Larangan Sekolah Pungut Biaya Perpisahan Siswa
- Mendagri Sebut Anggaran Daerah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tidak Bersifat Wajib
- Potensi Ganggu Kinerja di Lingkungan Pemerintah, Markaca Minta Posisi PPPK Diisi Pegawai Sesuai Bidang Keahlian
- Pemerintah Tunda Penyaluran Bansos dari APBD hingga Pilkada 2024 Usai
- Anggota DPRD Samarinda Tolak Aturan Legalitas Aborsi, Soroti Potensi Masalah dalam Implementasinya