Kaltimtoday.co, Sangatta - Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur (Kutim), Henriyadi W Putro melalui Kasi Intelijen Yudo Adiananto, menyampaikan, perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System pada Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim 2020 lalu.

Dalam kesempatan ini, Tim Jaksa Penyidik Kejari Kutim masih terus melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya secara maraton, guna percepatan penyelesaian kasus.

Ada pun saksi-saksi yang akan diperiksa meliputi Pejabat Pemkab Kutim, Pejabat DPMPTSP Kutim, 110 Direktur atau Direktris CV kontraktor pelaksana dan pihak terkait lainnya.

“Sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan pada 48 orang saksi,” ungkapnya.

Baca Juga: Dukung Dunia Pendidikan, PT Indexim Coalindo Salurkan Beasiwa INDESMART di Kutim

 

Baca Juga: Kejaksaan Kembalikan Uang Hasil Korupsi Kolam Renang Desa Giripurwa

Baca Juga: Meriahkan Iduladha, PT Indexim Coalindo Salurkan Hewan Kurban ke 22 Desa di Kutim

Baca Juga: Cerita dari Dapoer Bintang: Ketika CSR Mendorong Kemandirian Ekonomi Warga Kaliorang

View this post on Instagram

Baca Juga: Muara Wahau Jadi Titik Awal Peluncuran Nasional Program TAMASYA oleh BKKBN

Baca Juga: Rakorda PPPA Kaltim 2025 Dorong Sinergi Percepatan Desa Ramah Perempuan dan Anak

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Anggota DPRD Kaltim Kamaruddin Ibrahim Dinilai Pihak Kuasa Hukum sebagai Perselisihan Perdata

Baca Juga: Kajian KPK: Dana Parpol dan Biaya Politik Mahal Jadi Sumber Korupsi

Baca Juga: KPK Pertimbangkan Pendanaan Partai Politik dari APBN untuk Tekan Korupsi

Baca Juga: Sengketa Belum Usai, Kutim Tetapkan Sidrap Jadi Desa Persiapan, Agus Haris: Belajar Aturan Dulu

Baca Juga: Kisah Jahira Penyuluh Pertanian Tangguh di Kutim, Semangat dan Dedikasi Membangun Pertanian dari Desa

Baca Juga: Pegawai Dinkes Berau Tersandung Korupsi Rp 1,2 Miliar, Kepala Dinas Janji Kooperatif

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Warga Sangatta Menang Sengketa Informasi, Dokumen RIPPM dan RKAB PT KPC Dinyatakan Terbuka

Pihaknya juga menyebut, saat ini masih ada saksi yang tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat dilakukan pemanggilan. Terhadap yang bersangkutan lanjut dia, akan dilakukan pemanggilan ulang.

“Kemudian apabila kembali tidak hadir lagi, maka akan dilakukan penjemputan atau pemanggilan secara paksa,” tandasnya.

Pihaknya menegaskan terhadap pihak-pihak yang berusaha menghalangi atau merintangi kegiatan penyidikan yang sedang berlangsung. Maka Tim Jaksa Penyidik akan mengambil sikap terhadap yang bersangkutan dan akan dikenakan pasal menghalangi penyidikkan.

“Bisa saja dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun,” tuturnya.

[EL | NON]