Kaltimtoday.co, Sangatta - Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur (Kutim), Henriyadi W Putro melalui Kasi Intelijen Yudo Adiananto, menyampaikan, perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Cell Home System pada Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim 2020 lalu.

Dalam kesempatan ini, Tim Jaksa Penyidik Kejari Kutim masih terus melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya secara maraton, guna percepatan penyelesaian kasus.

Ada pun saksi-saksi yang akan diperiksa meliputi Pejabat Pemkab Kutim, Pejabat DPMPTSP Kutim, 110 Direktur atau Direktris CV kontraktor pelaksana dan pihak terkait lainnya.

“Sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan pada 48 orang saksi,” ungkapnya.

Baca Juga: MK Putuskan Sidrap Tetap di Kutim, Agus Haris Sebut Peluang Masih Terbuka di DPR RI

 

Baca Juga: Cetak Sejarah, Albania Tunjuk Menteri AI Pertama di Dunia untuk Perangi Korupsi

Baca Juga: KPK Dorong Pemprov Kaltim Perkuat Integritas dan Tutup Celah Korupsi

Baca Juga: Dari Rente ke Reformasi: Catatan Hukum atas Penahanan Ketua Kadin Kaltim oleh KPK

View this post on Instagram

Baca Juga: KPK Resmi Tahan Dayang Dona 20 Hari Terkait Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan

Baca Juga: Bocah 8 Tahun di Kutai Timur Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri dan Ayah Kandung

Baca Juga: Jalan Sangatta–Bengalon Rusak Parah, Gubernur Kaltim Ancam Hentikan Aktivitas KPC Jika Tak Segera Perbaiki

Baca Juga: Kronologi Kasus Korupsi Laptop Chromebook yang Libatkan Nadiem Makarim

Baca Juga: Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi Chromebook di Kemendikbudristek

Baca Juga: Indeks Potensi Korupsi di Berau Masih Rawan, Bupati Tegaskan Integritas OPD

Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Suap K3, Wamenaker Immanuel Ebenezer Minta Amnesti Presiden Prabowo

Baca Juga: Bekali Perempuan di Kecamatan Kaliorang dengan Keterampilan, PT Indexim Coalindo Gelar Pelatihan Konveksi

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Hari Orangutan Sedunia 2025, PT Perkasa Inakakerta Bangun Demplot Tanaman Pakan di Lahan Reklamasi Bengalon  

Pihaknya juga menyebut, saat ini masih ada saksi yang tidak kooperatif dan tidak hadir pada saat dilakukan pemanggilan. Terhadap yang bersangkutan lanjut dia, akan dilakukan pemanggilan ulang.

“Kemudian apabila kembali tidak hadir lagi, maka akan dilakukan penjemputan atau pemanggilan secara paksa,” tandasnya.

Pihaknya menegaskan terhadap pihak-pihak yang berusaha menghalangi atau merintangi kegiatan penyidikan yang sedang berlangsung. Maka Tim Jaksa Penyidik akan mengambil sikap terhadap yang bersangkutan dan akan dikenakan pasal menghalangi penyidikkan.

“Bisa saja dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun,” tuturnya.

[EL | NON]